Pawarta

Kejari dan BPJS Purbalingga Panggil Perusahaan yang Belum Daftar BPJS Ketenagakerjaan

BRALING.COM, PURBALINGGA – Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan KCP (Kantor Cabang Perintis) Purbalingga memanggil 36 perusahaan dan lembaga di Kota Perwira.

Mereka dipanggil keterkaitan dengan penerapan program BPJS Ketenagakerjaan di institusi mereka. Sayangnya, Dinas Tenaga Kerja (Dinnaker) yang harusnya aktif melindungi para tenaga kerja, malah tidak hadir dalam pertemuan itu. Termasuk juga empat perusahaan di Purbalingga.

Pemanggilan itu menindaklanjuti surat kuasa khusus (SKK) dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kejari Purbalingga. Ini sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Perusahaan yang dipanggil itu ialah perusahaan yang wajib daftar, namun tidak mendaftarkan tenaga kerjanya mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Mereka pernah ikut sosialisasi dan didatangi untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Namun, tetap membandel tidak bersedia mendaftarkan BPJS.

“Dari 36 perusahaan dan lembaga tersebut, total tenaga kerja yang belum terdaftarkan sekitar 500 orang,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Purbalingga, Gunadi Hery , Rabu 6 Desember 2017.

“Empat perusahaan tidak hadir dengan alasan sudah tutup. Secara administrasi, nama perusahaan masih ada, namun secara fisik, usahanya sudah tidak operasional,” jelas Gunadi Hery tentang empat perusahaan yang absen pertemuan itu.

“Semua perusahaan dan lembaga yang kami undang, telah bersedia untuk mendaftarkan tenaga kerjanya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan itu memang rata-rata dalam skala mikro dan kecil,” kata Gunadi.

Selepas pertemuan itu, perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya itu telah menandatangani surat pernyataan bermeterai yang menyatakan kesanggupan mendaftar dan waktu pendaftarannya. Jika kembali ingkar, maka akan ada konsekuensi hukumnya.

Sebagai informasi, idealnya perusahaan mendaftarkan empat program BPJS Ketenagakerjaan, yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Namun untuk UMKM, setidaknya cukup JKK dan JKM.

“Untuk perusahaan skala menengah paling tidak mengikuti tiga program, seperti perusahaan skala mikro dan kecil ditambah program JHT. Sedang perusahaan skala besar, disarankan mendaftarkan empat program BPJS Ketenagakerjaan,” Gunadi menjelaskan.

Di Kota Braling terdapat 815 perusahaan mulai dari usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Dari jumlah itu ada potensi tenaga kerja yang mestinya didaftarkan sebanyak 44.000 tenaga kerja. Namun, yang baru terdaftar sekitar 11.000 tenaga kerja.

BANGKIT WISMO

Tinggalkan Balasan