Pawarta

Suara Buruh Purbalingga di Hari Buruh 2018

BRALING.COM, PURBALINGGA – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Purbalingga meminta pengusaha juga mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga.

Salah satu anggota SPSI Purbalingga, Maryoto yang bekerja di PT Slamet Langgeng atau pabrik Davos mengatakan hal itu ketika Sarasehan dalam rangka hari buruh Internasional, di Pendapa Dipokusumo, Selasa 1 Mei 2018.

Selama ini buruh telah menaati aturan yang telah disepakati oleh buruh, pengusaha dan pemerintah. Jika buruh melanggar aturan tersebut, buruh pun sudah siap dengan konsekuensi dan sanksi yang akan diberikan.

Namun, Maryoto berharap jangan hanya buruh yang taat dengan segala aturan ada. Pengusaha pun harus taat dan jika di kemudian hari terdapat pelanggaran oleh pengusaha, dinas terkait dan Pemkab harus menindak secara tegas.

“Jangan hanya buruh yang mentaati aturan. Pengusaha juga harus taat khususnya dalam hal pengupahan. Jika para pengusaha melanggar, kami mohon yang berwenang menindaknya,” kata Maryoto.

Dinas Tenaga Kerja (Dinnaker) Purbalingga menyebut 95% pengupahan telah dijalankan oleh pengusaha. Artinya dari ribuan pekerja yang ada di Purbalingga sudah 95% menerima upah sesuasi Upah Minimum kabupaten (UMK) Purbalingga sebesar Rp 1.655.200.

Kepala Dinnaker Purbalingga, Gunarto berkata Dinnaker mengakomodasi semua pihak termasuk pekerja. Buruh, pengusaha dan Pemkab selalu duduk bersama membahas hal-hal strategis mengenai ketenagakerjaan khususnya yang berhubungan dengan UMK.

Belum terakomodasinya semua kepentingan buruh dikarenakan menjaga iklim investasi yang ada di Purbalingga. Gunarto mengakui bahwa Dinnaker khawatir jika UMK semakin tinggi dan dilakukan secara tiba-tiba akan membuat pengusaha lari dari Purbalingga karena biaya produksi yang semakin tinggi.

Gunarto berharap, segala permasalahan yang menyangkut buruh dirembug dan dibicarakan bersama untuk mencapai kemaslahatan bersama. “Segala permasalahan dibicarakan internal perusahaan terlebih dahulu hingga tercipta komunikasi yang baik antara perusahaan dan pekerja,” imbuh Gunarto.

Gunarto juga mewanti-wanti pengusaha agar mereka selalu melibatkan buruh dalam setiap kebijakan. Dia tidak ingin mendengar adanya buruh yang dirumahkan tanpa pemberitahuan dan diskusi terlebih dahulu.

BANGKIT WISMO


Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.