Pawarta

Ini yang Terjadi di Pemkab, Setelah Bupati Purbalingga Terjaring OTT KPK

BRALING.COM, SEMARANG – Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko meminta kasus operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Purbalingga Tasdi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengganggu pelayanan publik.

Plt Gubernur Jateng yang juga mantan Bupati Purbalingga tersebut meminta Pemkab Purbalingga untuk tetap bisa menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik, meskipun kepala daerahnya sedang berurusan dengan KPK.

Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi bersama jajarannya harus bisa menggelar rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan pelayanan berjalan normal.

“Tadi pagi sehabis kegiatan pasar murah dikumpulkan camat dan sebagainya untuk menjamin pemerintahan, pelayanan pada masyarakat tetap berjalan. Terkait permasalahan hukum menunggu lebih lanjut untuk menentukan sikap selanjutnya,” kata Heru.

Tugas bupati juga secara otomatis langsung digantikan oleh Wabup Dyah Hayuning Pratiwi sebagai pelaksana tugas. Namun, administrasi terkait penunjukan tersebut masih akan segera menyusul.

Hari Selasa 5 Juni 2018 ini aktivitas di Pemkab Purbalingga berlangsung seperti biasa, meskipun internal Pemkab Purbalingga dikabarkan shock. Wabup Tiwi sendiri langsung menjalankan tugasnya di pasar murah di Jatisaba dan buka bersama di Pendapa Cahyana.

Seperti diketahui, Bupati Purbalingga Tasdi terjaring OTT dari KPK di Purbalingga, 4 Juni 2018. Ia telah dibawa ke Jakarta bersama ajudan, seorang pejabat dan seorang pengusaha asal Jakarta. Dari OTT itu, KPK mengamankan uang senilai Rp 100 juta.

BANGKIT WISMO


Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.