BRALING.COM, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendorong Ketua Rukun Tetangga alias Ketua RT di Kota Perwira bisa dilindungi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

Wacana tersebut dilontarkan Staff Ahli Bidang Ketatalaksanaan, Bambang Widjanarko ketika membacakan sambutan Bupati Purbalingga saat Sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT se-Kabupaten Purbalingga, di Pendopo Dipokusumo, 24 November 2019.

“Untuk aparatur pemerintah desa di Kabupaten Purbalingga sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, harapan kami untuk para ketua RT dapat menjadi peserta juga, sehingga para ketua RT dalam melayani masyarakat menjadi tenang karena sudah tercover dalam jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Bambang.

Rujukan wacana tersebut adalah UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan. Yang mana, setiap pekerja di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Mudah-mudahan melalui sosialisasi ini dapat ditemukan solusi agar para ketua RT dapat tercover BPJS Ketenagakerjaan, sehingga timbul rasa aman dalam bekerja dan meningkatkan produktivitas sehingga keluarga sejahtera,” katanya.

Pemkab Purbalingga memberikan apresiasi kepada segenap ketua RT atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam melayani masyarakat. Keberadaan RT adalah ujung tombak dari program layanan pemerintah.

“Tentunya apabila terdapat permasalahan di tingkat RT yang mengetahui terlebih dahulu adalah Ketua RT, karena biasanya warga masyarakat paling dekat dengan Ketua RT. Dari RT lah kita bisa membandingkan kondisi masing-masing warga yang ada di wilayahnya,” kata Bambang.

Baca Juga: Purbalingga Akan Punya Perguruan Tinggi Baru Lagi?

Gunadi Heri Urando, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto berkata, pada dasarnya, Ketua RT juga memiliki hak yang sama dengan mereka yang bekerja di sektor lain.

“Ketua RT sudah berjuang bekerja selama 24 jam melayani masyarakat, maka sangat disayangkan apabila terjadi sesuatu tidak tercover BPJS Ketenagakerjaan,” kata Gunadi.

Untuk program BPJS Ketenagakerjaan Paguyuban Ketua RT akan berupaya memfasilitasi. “Mudah-mudahan melalui PKRT semua dapat bekerja dengan tenang dan aman,” kata Gunadi.

Sebagai informasi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 program. Yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), serta Jaminan Pensiun (JP).

Sementara itu, Penasehat Bidang Ekonomi, Politik, dan Hubungan Pemerintah PKRT, Hidayat menyebutkan, di Purbalingga terdapat 5113 Ketua RT. Mereka adalah ujung tombak pemerintah dalam menyerap aspirasi dari masyarakat.

“Kedepan diharapkan para ketua RT di Kabupaten Purbalingga untuk dapat mendukung setiap program pemerintah daerah dalam upaya menyejahterakan warga masyarakat,” kata Hidayat.

BANGKIT WISMO