BRALING.COM, PURBALINGGA – Setidaknya ada 30 persen dari seluruh perusahaan di Kota Perwira yang belum membayar pekerjanya sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK).

“Sekitar 10 ribu atau 30 persen dari jumlah buruh yang ada di Purbalingga masih dibayar dibawah ketentuan UMK,” kata Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Purbalingga Supono Hadi Wasito.

Kondisi tersebut membuat kondisi kehidupan pekerja di Purbalingga memprihatinkan. Padahal, masih banyak pekerja yang juga bekerja di sektor formal.

Dari data yang ada di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Purbalingga, setidaknya tercatat 44 ribu pekerja bernaung di sekitar 371 perusahaan.

Tahun ini, upah minimum kabupaten (UMK) Purbalingga yang disepakati di Purbalingga ditetapkan sebesar Rp 1.023.000. Jumlah ini naik sekitar 14 persen dibanding tahun lalu yang hanya sekitar Rp 896.000.

Kepala Jamsostek Cabang Purwokerto, Amirudin mengemukakan, UMK adalah salah satu masalah ketenagakerjaan, selain masalah pendaftaran pekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek).

Di wilayah Kabupaten Banyumas, Banjarnegara dan Purbalingga ada 300 perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program jamsostek. Total perusahaan di tiga wilayah itu mencapai 1.406 perusahaan.

BANGKIT WISMO