BRALING.COM, REMBANG – Dana rakyat jangan sampai dipotong ataupun dipolitisir demi kepentingan pribadi atau kelompok. Sehingga program yang menggunakan dana itu akan optimal.

Pun demikian dengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang disalurkan melalui Unit Pelaksana Kegiatan (UPK).

Bupati Sukento Ridho Marhaendrianto menegaskan hal itu pada acara Pembinaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UEP Binaan UPK PNPM MPd Kecamatan rembang di Balai Desa Losari, Rabu (8/1).

Bupati mengatakan, bila ada ada yang berani menyunat dana yang diperuntukan untuk program pengurangan kemiskinan, maka pelaku akan berurusan dengan aparat penegak hukum.

“Jangan sampai saya mendengar dana bantuan ini diselewengkan, karena akan berurusan dengan hukum. Saya tidak mau program untuk mengurangi kemiskinan ini sampai dikorusi, apalagi sampai dipotong,” kata dia.

Kepala Bapermasdes Imam Wahyudi mengajak kepada para pengelola Kelompok SPP UEP Binaan UPK untuk tidak mengait-ngaitkan dana untuk kepentingan masyarakat dengan politik.

“Dana untuk penanggulangan kemiskinan dan dana alokasi untuk desa sangat besar jumlahnya, oleh sebab itu dana untuk masyarakat ini jangan sampai dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya.

BANGKIT WISMO