Pilihan

Sekolah Tak Berhak Atur Nilai Sumbangan Wali Murid

BRALING.COM, PURBALINGGA – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melarang semua sekolah negeri untuk menentukan besaran sumbangan, yang dikenakan kepada orangtua siswa. Kepala Dinas Pendidikan Jateng Drs Nurhadi Amiyanto Med menegaskan, sekolah boleh menarik sumbangan namun ada syaratnya.

“Sekolah tidak boleh menentukan berapa sumbangan yang diharuskan dibayarkan oleh orang tua siswa. Termasuk jangka waktu pembayaran. Karena namanya sumbangan, maka jumlahnya sesuai dengan kemampuan masing-masing orang tua siswa,” kata dia di Lokakarya Pemberdayaan Komite Sekolah, di Pendapa Dipokusumo, Rabu (22/10/2014).

Sekolah negeri juga harus transparan dalam penggunaan dana, termasuk dana Bantuan Operasional Siswa (BOS), dana dari pusat, dana dari APBD Kabupaten Purbalingga dan dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

“Termasuk dana yang akan dikumpulkan dari orang tua siswa melalui komite sekolah. RAPBD (rancangan anggaran belanja sekolah, red) harus diketahui setiap detailnya oleh orang tua siswa,” kata Nurhadi menambahkan.

Sekolah masih diperbolehnya mengumpulkan dana dari orang tua siswa. Karena sesuai dengan amanat undang-undang, penyelenggaraan pendidikan tak hanya menjadi kewajiban dari pemerintah tetapi juga masyarakat. “Hanya bentuknya berupa sumbangan. Bukan pungutan,” imbuh dia.

Pada acara itu, Bupati Sukento Ridho Marhaendrianto pun mengatakan bahwa masalah pengelolaan dana sekolah sangat sensitif. Karena itulah, komite sekolah harus memiliki peran yang jelas. Ia berharap komite sekolah tidak hanya menjadi “stampel” bagi pengelolaan dana sekolah.

Peran komite sekolah diantaranya memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di sekolah, pemberi dukungan moril, financial dan tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu menjadi mediator antara sekolah, orang tua dan masyarakat serta melakukan kontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

“Jika peran dan fungsinya dipahami secara benar dan sungguh-sungguh, saya yakin komite sekolah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Tidak hanya sekedar menjadi stempel kebijakan,” kata Bupati Purbalingga.

BANGKIT WISMO

Tebarkan braling
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *