BRALING.COM, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten dan DPRD Purbalingga sepakat untuk menetapkan 15 rancangan peraturan daerah (raperda) selama tahun 2015. Kesepakatan itu tertuang dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang ditetapkan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Purbalingga, Sabtu 8 November 2014.

“Dengan adanya prolegda, skala prioritas penyusunan perda, selama satu tahun kedepan, diharapkan menjadi lebih fokus dan terarah,” kata Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto. Didalam prolegda itu juga terkait raperda kumulatif berupa raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2014, perubahan APBD TA 2015 dan APBD 2015.

Dia mengemukakan, 15 raperda usulan eksekutif terdiri atas raperda tentang Pedoman Organisasi Tata kerja Pemdes, raperda Badan Permusyawaratan Desa, raperda Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Raperda Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Kades), raperda tentang RPJMDes/Perencanaan desa, raperda BUMDes, raperda Dana Desa,dan  raperda Kelembagaan Desa. Perubahan aturan-aturan ini menyesuaikan  Undang Undang  Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Lalu, juga Raperda Perubahan Atas Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satpol PP (SOT Satpol PP), raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis (SOTK KPMPT).

Raperda Tanda Daftar Usaha Pariwisata, raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga, dan raperda tentang Peternakan Dan kesehatan Hewan, serta raperda tentang RPJMD Tahun 2015-2020.

BANGKIT WISMO