BRALING.COM, PURBALINGGA – Sebanyak 40 anggota DPRD Purbalingga di luar empat pimpinan dewan menuju ke Jakarta Selasa-Kamis 18-20 November 2014. Mereka hendak konsultasi pembahasan empat rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diajukan oleh Bupati, Kamis 13 November 2014.

Mereka terbagi menjadi dua panitia khusus (pansus) pembahasan raperda. Pansus I bertugas membahas Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda No 13 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Raperda ini diusulkan untuk menjadi perda sebagai landasan pemecahan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menjadi dua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Ketua Pansus I, HR Bambang Irawan mengatakan, Pansus I mendatangi Biro Organisasi Kemendagri untuk mengkonsultasikan hal-hal apa yang harus dilakukan untuk menjadi dasar pembahasan raperda tersebut.

“Ada beberapa hal yang kami tanyakan. Ada yang harus dicermati lebih dalam pada raperda itu. Kami mendapatkan referensi-referensi itu. Untuk jelasnya, besok kalau kami sudah sampai (di Purbalingga -red),” kata Bambang Irawan.

Pansus II membahas Raperda Penetapan Desa, Raperad Pencabutan Perda Nomor 17 tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil, serta Raperda tentang pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa (ADD).

“Intinya kami ke sana (Kemdagri) untuk mencari referensi yang lebih lengkap agar pembahasan dan penyusunan tiga raperda ini menjadi perda ini lebih baik,” kata anggota Pansus II, Soberi.

Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Purbalingga, Udji Winanto mengatakan, mereka berkonsultasi ke Kemdagri untuk pembahasan empat raperda yang diajukan oleh Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto.

BANGKIT WISMO