Plesir

Pemkab Purbalingga Minta Cagar Budaya Dilaporkan

BRALING.COM, PURBALINGGA – Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dinbudparpora) Purbalingga meminta pemilik benda cagar budaya atau diduga cagar budaya untuk melaporkan benda miliknya itu ke Pemkab. Pemerintah tidak akan meminta benca itu.

Kepala Seksi Sejarah dan Purbakalaan Bidang Kebudayaan Dinbudparpora Purbalingga, Rien Anggraheni berkata hal itu sesuai dengan UU No 11 tahun 2010 tentang cagar budaya Bab 6 yang menyebutkan bahwa pemkab bekerja sama dengan setiap orang yang memiliki dan menguasai cagar budaya diwajibkan mendaftarkan pada pemkab.

“Cagar budaya itu juga bisa berupa benda yang bisa dibawa, bangunan, struktur seperti candi, lokasi atau lokasi yang diduga cagar budaya meski pelapor tidak memilikinya. Pendataan itu tidak dipungut biaya dan dipastikan tidak akan diminta oleh kami,” katanya, Rabu 12 November 2014.

Dia menjelaskan, kriteria cagar budaya itu meliputi, benda tersebut berusia minimal 50 tahun yang dibuktikan melalui tulisan yang tertera di benda itu maupun secara lisan, mewakili masa gaya minimal 50 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu ppengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan.

Lalu, benda itu juga memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa, berupa benda alam atau buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia serta sisa-sisa biota yang bisa dihubungkan dengan kegiatan manusia atau sejarah manusia, bersifat bergerak atau tidak serta berupa kesatuan atau kelompok.

“Setelah didaftar, kami juga mendaftarkannya ke pusat. Kami kemudian mengecek ke lokasi, mengukur, memotret dan mendeskripsikannya. Nah untuk mengetahui apakah itu cagar budaya atau bukan, akan dikaji oleh tim ahli cagar budaya kabupaten. Jika itu terbukti cagar budaya, maka akan direkomendasikan dan ditetapkan oleh bupati,” kata dia kepada wartawan.

Ditambahkan, memang bagi yang tidak mendaftarkannya tidak akan mendapatkan sanksi, tapi itu adalah amanat undang-undang. Jadi paling tidak sebagai masyarakat memiliki kebanggaan bahwa dia memiliki dan berupaya untuk memelihara warisan sejarah.

“Jika cagar budaya itu berupa rumah, keuntungannya adalah, pemilik dibebaskan dari pajak bumi bangunan,” katanya. Saat ini Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan Dinbudparpora baru mendata sebanyak 335 cagar budaya baik berupa benda, struktur, bangunan dan situs. Seluruhnya bukan milik perorangan.

BANGKIT WISMO

Tebarkan braling
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *