BRALING.COM, PURBALINGGA – Persoalan data base masih menjadi hal yang harus dihadapi Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Kali ini, Dinas Pendidikan (Dindik) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daeran (Bappeda) berbeda data soal Wajar Dikdas 9 Tahun.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dindik Purbalingga, Sardjono yang mengemukakan perbedaan data capaian Wajar Dikdas 9 Tahun tersebut. Sardjono menyebut perbedaan itu di Lokakarya Pendidikan di Operation Room Graha Adiguna, Selasa 11 November 2014.

“Tahun lalu, Purbalingga sudah  99,61 persen. Oleh Kementerian (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan),  Purbalingga sudah dianggap tuntas wajar dikdas. Sehingga sudah dihapus dari kelompok kabupaten berwarna merah se Jawa Tengah dalam hal wajar dikdas,” ungkap Sarjono,

Data dari Pusat data dan Statistik Kemendikbud tahun 2013 tercatat Angka Partisipasi Kasar (APK) Purbalingga 99,61 persen dan Angka Partisipasi Murni (APM) 80,60. Sedangkan dari Bappeda menyebutkan APK Purbalingga 94,65 sehingga dinyatakan belum tuntas paripurna.

Sardjono mengaku sangat frustasi bila dihadapkan pada persoalan data yang sejak dulu hingga sekarang selalu berbeda dan tidak ada yang dapat dipercaya. “Kami dan teman-teman merasa kerja kami selama ini tidak ada hasilnya. Padahal semua UPT sudah berdarah-darah untuk menuntaskan Wajar Dikdas,” jelasnya.

Sardjono berharap Bappeda dan pihak terkait untuk dapat duduk bersama, menuntaskan persoalan data yang ada sehingga dapat diperoleh data yang valid. Sehingga dalam hal perencanaan kebijakan menyangkut penuntasan Wajar Dikdas dapat sesuai dengan data yang mendekati benar, bila perlu sudah  by name by addrees.

“Untuk menuntaskan Wajar Dikdas perlu dilakukan lintas sektoral. Tidak hanya Bappeda yang kerja sendiri tapi juga melibatkan Dinas Pendidikan, camat, kepala desa dan lainnya. Saya setuju bila dibentuk tim sukses (Penuntasan Wajar Dikdas-red) dengan SK bupati,” kata Sardjono.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Bappeda, Mulat Setiadi menurturkan, data Bappeda berdasarkan  Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial pada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2012. Data tersebut bersumber dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Saat ini juga tengah dilakukan update data oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK. Beberapa data sudah kami terima dan mereka sudah bertemu langsung dengan orang tua anak yang tidak sekolah atau putus sekolah. Kita harapkan data ini nantinya dapat menjadi potret nyata data ATS di Purbalingga,” jelas Mulat.

BANGKIT WISMO