BRALING.COM, PURBALINGGA –  Pemerintah Kabupaten dan DPRD Purbalingga sepakat untuk memprioritaskan delapan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang desa dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2015.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Tapem Sekda) Purbalingga, Imam Hadi mengatakan raperda diusulkan oleh pihaknya terkait sistem pemerintahan di tingkat desa jadi prioritas karena sebagai pegangan oleh pemerintah desa setelah UU No 6 tahun 2014 tentang Desa digedok dan PP-nya turun.

Tapem Sekda segera menyusun draf empat judul raperda tersebut. Diperkirakan pada Maret mendatang, draft itu sudah selesai dan bisa diserahkan ke DPRD Purbalingga untuk dibahas menjadi perda. Penggarapan draft raperda setelah selesai LKPJ AMJ.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Purbalingga, Imam Wahyudi berkata, tidak hanya sebatas raperda itu saja yang menjadi prioritas untuk dijadikan perda, namun juga peraturan bupati (perbup) juga harus dibuat segera bila perda-perda itu diketok palu.

“Ini mendesak, ini soal bagaimana nanti desa mengatur pemerintahan, mengelola alokasi dana desa (ADD), memberdayakan masyarakat, dan lainnya,” katanya kepada Suara Merdeka melalui telepon genggamnya.

Untuk penyusunan draft raperda-raperda itu, kata dia, sudah dibahas sejak Desember lalu. Bahkan ada yang sudah selesai dan menunggu dikonsultasikan dengan pihak terkait.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Purbalingga, Endra Yulianto mengatakan tahun ini Dewan memprogramkan mengesahkan 24 Perda. Delapan raperda tentang desa menjadi prioritas karena dibutuhkan dalam pelaksanaan UU Desa tahun ini.

BANGKIT WISMO