BRALING.COM, PURBALINGGA – Sistem pembagian bagi rata yang dilakukan pemerintah kelurahan maupun desa menjadi salah satu masalah pembagian beras bagi rakyat miskin (Raskin) di Purbalingga. Yang mampu dapat raskin, yang tak mampu malah tak mendapatkan raskin.

Bupati Purbalingga, Sukento Rido Marhaendrianto meminta pemerintah kelurahan maupun desa harus lebih cermat melihat data rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM). Musyawarah desa bisa dimanfaatkan untuk melakukan pemutakhiran data.

Sukento mengatakan hal itu saat sosialisasi program Raskin tahun 2015 di ruang Ardi Lawet, Senin 23 Maret 2015. Sosialisasi diikuti Tim monev Purbalingga, Camat, Satgas kecamatan, TKSK, Satgas Desa, Kepala Sub Drive Perum Bulog Wilayah Banyumas, Kepala BPS, Kepala BRI Cabang Purbalingga, Ketua FLP Purbalingga.

Bupati menyebut Raskin berkontribusi 16,57% dari prosentase konsumi beras masyarakat Purbalingga. Karena tingkat kemiskinan di Purbalingga masih tinggi yakni 20,53% maka pembagian raskin harus benar dan tepat sasaran. “Mensukseskan program Raskin adalah tugas mulia,” ucapnya.

Kepala Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan (BPPKP), Lily Purwanti menuturkan, pembagian Raskin di Purbalingga pada tahun 2015 sebanyak 80,377 RTS-PM dengan alokasi sebesar 15kg/RTS-PM/bulan.

BANGKIT WISMO

Tebarkan braling
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •