BRALING.COM, PURBALINGGA – Komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah Handoko Agung Saputro SSos menyebut bahwa kebanyakan website resmi pemerintah kabupatan maupun kota di Jawa Tengah masih belum mencerminkan keterbukaan informasi publik (PIK).

Standar kelayakan yang digunakan Handoko Agung Saputro adalah UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia mengatakan itu saat Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) Purbalingga, di Operation Room Graha Adiguna, Rabu 18 Maret 2015.

Kata Handoko, kebanyakan website milik pemkab maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemilik website. Padahal jika sesuai UU KIP, website harus menampilkan Daftar Informasi Publik (DIP).

DIP merupakan catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi public yang berada dibawah pengawasan Badan Publik. Daftar Informasi Publik (DIP) juga harus dipajang di depan kantor. “Setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi,” kata dia.

Anggota komisioner KPI Jateng lainnya Sosiawan menekankan, tugas staf humas pemerintah bukan untuk meredam atau menutup-nutupi informasi. Tugas humas saat ini adalah menyeimbangkan informasi, dan memberikan pemahaman terkait informasi kepada masyarakat.

Sementara itu, Bupati Sukento Ridho Marhaendrianto mengiyakan bahwa tugas humas adalah memahamkan orang dari suatu informasi. Informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan masyarakat akan tidak puas ketika informasi yang didapat tidak sesuai permintaan.

“Saya ingin keterbukaan informasi publik tidak hanya dilakukan di tingkat kabupaten saja. Namun kedepan juga harus dilakukan SKPD ditingkat kecamatan bahkan desa dan kelurahan,” kata Sukento Ridho.

BANGKIT WISMO

Tebarkan braling
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •