Pawarta

Purbalingga Mulai Tata Fungsi Bangunan Gedung

BRALING.COM, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga hendak menata fungsi bangunan gedung. Pemkab yakin langkah ini akan mewujudkan gedung yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan pengguna serta selaras dengan lingkunganya.

Penataan itu ditindaklanjuti dengan pembuatan rancangan peraturan daerah bangunan gedung yang merujuk pada Undang Undang (UU) No 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 28 tahun 2002.

Selasa, 10 Maret 2015 kemarin, naskah raperda tersebut  dipaparkan di Konsultasi Publik tahap pertama di Ruang Rapat Bupati, Gedung B Setda Purbalingga. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra, Susilo Utomo berkata agenda ini untuk menjaring partisipasi publik.

Pemerintah pusat melalui Kementerian PU menargetkan pada tahun 2015 ini seluruh kabupaten/kota di Indonesia sudah memiliki perda tersebut. “Di Jawa Tengah masih ada 6 kabupaten/kota yang belum memiliki perda ini. Termasuk Purbalingga,” kata Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Purbalingga, Tavip Wurjono

Selama ini, Pemkab hanya mendasarkan pada Perda tentang penataan ruang yakni Perda No 5 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2031 serta Perda No 19 tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sekretaris Bappeda Umar Fauzi menambahkan, Raperda Bangunan Gedung telah dikawal sejak 2012 dengan menyusun Raperda Bangunan Gedung secara swakelola oleh Bappeda. Pada 2014, Purbalingga mendapat pendampingan dari Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (Satker PBL) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.

BANGKIT WISMO

Tebarkan braling
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *