BRALING.COM, PURBALINGGA – Tim Kementrian Koordinasi Politik, Hukum Dan Keamanan Republik Indonesia datang ke Purbalingga untuk melihat pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kabupaten.

 

Mereka datang bertemu Bupati Purbalingga Sukento Ridho Marhaendrianto di Ruang VVIP Rumah Dinas Bupati Purbalingga, Rabu sore 20 Mei 2015. Sejumlah pejabat turut bergabung dalam pertemuan tersebut.

“Tim juga akan memantau dan menginventarisir pelaksanaan publik dengan melakukan kunjungan lapangan ke  KPMPT Kabupaten Purbalingga,” kata Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (KPMPT) Mukodam.

Tim tersebut beranggotakan tiga orang dipimpin Asisten Deputi Koordinasi program dan Reformasi Birokrasi Seger Rahardiyo, didampingi Kepala Bidang Kementrian/Lembaga Katri Priyanto serta Kepala Bidang Program Reformasi Birokrasi Suheri.

 

Pada perjumpaan itu, Bupati Sukento berkata, pelaksanaan reformasi dimulai dari yang terkecil, salah satunya adalah keterbukaan informasi publik. Reformasi birokrasi penting dilakukan untuk membangun kepercayaan  kepada pelayanan masyarakat.

“Kita terbuka kepada publik dari berbagai bidang, termasuk APBD kita juga bisa diakses dari internet. Sehingga Purbalingga yang  sebelumnya menempati ranking terendah dalam keterbukaan informasi publik, kini menempati ranking terbaik kedua se-Jawa Tengah,” kata Sukento.

Rencananya, Bupati Sukento mengungkapkan, keterbukaan informasi publik akan dapat diakses masyarakat mulai dari kabupaten, kecamatan hingga ke perdesaan.”Masyarakat dapat mengetahui  APBdes lewat internet,” kata Sukento.

BANGKIT WISMO