BRALING.COM, PURBALINGGA – Gambar mantan Wakil Bupati Purbalingga periode 2010-2015, Tasdi berhasil membikin ribut Pendapa Dipakusuma, Selasa 25 Agustus 2015. Masalah ini muncul karena Tasdi telah menjadi calon Bupati Purbalingga 2015-2020.

Keributan dalam rupa beda pendapat itu melibatkan Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah desa serta pemerintah kabupaten. Mereka beda pendapat soal penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Ketua Panwaskab Dewi Palupi menilai gambar Tasdi yang terpasang disejumlah dinas dan instansi pemerintah harus segera diturunkan. Menurut Dewi, gambar mantan wakil bupati itu sudah masuk dalam ketentuan materi kampanye.

“Kami hanya mengawal PKPU Nomor 7/2015 bahwa yang dinamakan kampanye adalah ketika itu sudah memuat informasi lain, disamping visi, misi, program dan lainnya,” kata Dewi saat Rakor Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga 2015.

“Jadi ketika di kantor masih ada gambar foto wakil bupati, itu kami nyatakan sebagai kampanye ketika masih terpasang. Tolong diturunkan saja,” kata Dewi Palupi. Menurut dia, tak ada ruginya menurunkan foto Tasdi tersebut.

Pernyataan itu langsung direspon Kepala Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang, Sujud. Ia bertanya dasar hukum pernyataan Panwaskab. Menurut dia, gambar itu hanya menyantumkan nama dan jabatan. Tidak ada material kampanyenya.

“Unsur kampanyenya dimana. Itu kan hanya gambar bupati dan wakil bupati yang oleh kami masih menjadi memori. Lagipula tidak ada ajakan apapun,” katanya.

Ketua KPU Sri Wahyuni juga berbeda pandang dengan Panwaskab Purbalingga. Menurut Yuni, tak ada material kampanye, seperti visi dan misi atau informasi lain tentang pencalonan Tasdi bersama Tiwi.

“Jadi kalau foto thok tidak ada tulisannya calon bupati Purbalingga, itu nggak apa-apa. Jadi yang tidak boleh itu ada identitas yang menandai bahwa gambar itu adalah pasangan calon. Itu kalau menurut PKPU isi materi kampanye seperti itu,” jelasnya.

BANGKIT WISMO