BRALING.COM, PURBALINGGA – Paguyuban Kepala Puskesmas (Palapa) se-Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebuman) menolak Peraturan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan No 2 tahun 2015 dan menegaskan untuk dicabut.

Peraturan itu dinilai akan menghambat dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Dalam peraturan tentang norma besaran kapitasi dan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama itu menyebutkan besaran kapitasi atau jumlah pembayaran berdasarkan kepala yang terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan diturunkan hingga 50 persen.

Koordinator Palapa Barlingmascakeb, dr Sri Wahyudi WD, Kamis, 3 September 2015, berkata apabila hingga 15 September 2015 petisi tidak ditanggapi, maka akan dilakukan loosing diagnostic atau memberikan rujukan ke rumah sakit pada pasien yang harusnya bisa ditangani Puskesmas.

Tindakan p-care atau pelaporan secara online pasien peserta BPJS juga akan dihentikan sehingga akan mengakibatkan amburadulnya data. “Selain itu, kami juga tidak akan membuat perjanjian kerja sama kembali dengan BPJS untuk tahun-tahun mendatang,” kata Kepala Puskesmas Karanganyar.

Ketua Paguyuban Kepala Puskesmas Kabupaten Purbalingga (Pakemas Bangga), dr Budiarsa mengatakan, sejak berlakukan paitasi BPJS Kesehatan, sebagian besar anggaran yang sebelumnya ditanggung Pemda, sekarang dibebankan pada anggaran Puskesmas.

Guna memenuhi standar pelayanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana disyaratkan BPJS Kesehatan, Puskesmas telah mengalokasikan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga penurunan kapitasi akan melumpuhkan kinerja Puskesmas.

“Kapitasi Puskesmas jauh lebih rendah dibanding fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya seperti dokter keluarga atau klinik swasta. Padahal sarana dan prasarana jauh lebih baik dan lengkap, serta dalam pelayanan lebih holistik dan koprehensif di Puskesmas,” kata Kepala Puskesmas Bobotsari ini.

Ketua Paguyuban Kepala Puskesmas Kabupaten Banjarnegara (Palapa Bara), dr Edi Santoso mengatakan, peraturan BPJS Kesehatan yang baru itu melemahkan peran puskesmas dan akan berdampak pada pelayanan ke masyarakat yang tidak lebih baik.

“Kemitraan kita selama ini telah dicederai sendiri oleh BPJS Kesehatan. Tanpa musyawarah, mereka membuat peraturan baru lagi di tengan MoU yang telah disepakati dan keberlakuannya masih berjalan,” katanya. Ketua

Forum Komunikasi Kepala Puskesmas (FK Kemas) Kabupaten Kebumen, Yamoto mengatakan, Puskesmas padaa dasarnya adalah mitra BPJS Kesehatan, namun dengan aturan baru itu Puskesmas seolah-olah dianggap bawahan BPJS Kesehatan.

Dalam aturan baru itu, beberapa indikator tidak mungkin bisa dipenuhi Puskesmas. Salah satunya pengadaan SDM, sebab saat ini pengadaannya terbentur moratorium dan tergantung pusat.

BANGKIT WISMO

Tebarkan braling
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •