BRALING.COM, PURBALINGGA – Kontrak politik yang mengikat calon Bupati Purbalingga 2015-2020 membawa dampak yang tidak kecil. Bila melanggar satu poin saja dalam kotrak politik itu, bupati terpilih harus rela melepas jabatannya.

Berikut ini adalah 25 poin yang tertuang dalam kontrak politik yang digagas Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Bobotsari (Ilusari), yakni:

Atmosfer Kerja yang Bersih dan Anti-KKN serta Pembangunan Politik yang Bersih

1. Dilarang melakukan black campaign atau menjelekan calon Bupati dan wakil Bupati lainnya selama kampanye.

2. Jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga masa bakti 2016-2021 wajib bertindak sebagai pemimpin yang amanah dan berkewajiban menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Serta akan menjunjung tinggi, mengawal, meneruskan perjuangan pembangunan demi kepentingan mayarakat.

3. Setelah terpilih menjadi Bupati – wakil Bupati Pihak pertama bersedia mundur dari jabatan bila terbukti secara secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pelanggaran hukum yang diputuskan dalam keputusan hakim dan telah berketetapan hukum tetap melakukan tindakan korupsi saat menjabat maupun pada kasus yang timbul saat sebelum menjabat.

4. Setelah terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, Pihak Pertama bersedia menjaga kepercayaan dan nama baik pihak kedua dengan siap menerima masukan/saran/pendapat dari pihak kedua baik diminta atau tidak, terutama yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak Pertama selaku bupati dan wakil bupati.

5. Setelah terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, Pihak Pertama menjamin tidak adanya kolusi dan nepotisme tanpa dasar kompetensi atau keahlian sehingga memperburuk kondisi pembangunan di Purbalingga.

6. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pihak pertama harus berpihak kepada masyarakat, sehingga tidak ada pungutan atau pemotongan pendapatan atau penghasilan (terutama guru-guru) yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada pegawai negeri sipil.

7. Pihak Kedua memberi dukungan dan menyosialisasikan tentang kontrak politik ini sedini mungkin kepada anggota ILUSARI , masyarakat Purbalingga serta instansi – instansi pemerintah dan non pemerintah di Purbalingga.

8. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas kesalahan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak pertama jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021.

Pembangunan Ekonomi

9. Setelah terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, Pihak pertama menjamin untuk membantu petani dan UKM dengan menyediakan pasar penyaluran produk-produk mereka di dalam negeri maupun luar negeri.

10. Setelah terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, Pihak pertama berperan aktif dalam pembangunan desa-desa wisata, guna meningkatkan roda perekonomian masyarakat Purbalingga pada umumnya.

11. Setelah terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga. Pihak pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi (versi Biro Pusat Statistik) diatas 6% dalam 2 tahun pertama.

12. Setelah terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, Pihak pertama menurunkan angka pengangguran (versi Biro Pusat Statistik) dibawah 4% dalam 2 tahun pertama.

Pembangunan Pendidikan

13. Setelah terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Purbalingga, Pihak pertama menyalurkan dan mengembangkan prestasi-prestasi masyarakat di bidang pendidikan, seni dan olahraga.

14. Setelah terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Purbalingga, Pihak pertama terus menjaga bantuan-bantuan pendidikan untuk masyarakat kurang mampu.

15. Setelah terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Purbalingga, Pihak Pertama terus menggalakan pendidikan dan pengembangan diri berkarakter yang berbasis religi bagi masyarakat Purbalingga.

16. Setelah terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Purbalingga, Pihak Pertama meningkatkan kesejahteraan pendidik agama baik formal maupun informal.

17. Setelah terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Purbalingga, Pihak Pertama memberikan kesamaan bantuan kepada organisasi profesi pendidik anak usia dini baik formal maupun nonformal.

18. Setelah terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Purbalingga, Pihak Pertama memberikan perlindungan hukum kepada profesi pendidik.

Pembangunan Sosial yang Menyejahterakan dan Berkeadilan

19. Setelah terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, Pihak pertama berani mengambil langkah politik yang berpihak kepada pembangunan fisik dan non fisik masyarakat, sehingga mampu memaksimalkan penyerapan anggaran alokasi daerah dari APBD tingkat I dan II, APBN serta dana alokasi pengembangan lainnya dari dalam maupun luar negeri.

20. Setelah terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Purbalingga, pihak pertama proaktif mengentaskan kemiskinan dalam 2 tahun pertama angka kemiskinan (versi Biro Pusat Statistik) turun minimal 3%.

21. Setelah terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Purbalingga, pihak pertama meningkatkan honor pegawai tetap maupun tidak tetap dilingkungan dinas pendidikan dan dinas kesehatan, minimal setara dengan UMK.

22. Setelah terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Purbalingga, Pihak pertama mengutamakan tenaga-tenaga honorer berkualitas dan memiliki masa pengabdian lebih dari 5 tahun dalam pengangkatan pegawai negeri sipil Kabupaten Purbalingga

Jangka Waktu Naskah Kesepakatan

23. Kedua belah pihak sepakat bahwa naskah kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selama menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Purbalingga dan mulai berlaku sejak ditandatangani kontrak politik ini.

Lain-lain

24. Kontrak politik ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak dengan didasari Taqwa kepada Allah SWT, Dengan pertimbangan untuk mencerdaskan kehidupan berpolitik yang santun, sekaligus menyatakan bahwa setiap langkah yang akan diambil adalah langkah kebijakan pro Rakyat dan pilihan bermartabat, guna menghindari praktek-praktek politik kotor, yang terbukti telah merusak kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga demokrasi.

25. Kontrak politik ini merupakan dokumen moral etik yang mengikat kedua belah pihak, sebagaimana isi dan bunyi yang tercantum di dalam pasal-pasal kesepakatan kontrak politik ini. Kontrak ini juga menjadi dorongan moral dan kekuatan masyarakat Purbalingga dalam mengawasi bersama kinerja Bupati dan wakil bupati terpilih.

BANGKIT WISMO