BRALING.COM, PURBALINGGA – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Indonesia menetapkan 15 desa di Kota Braling sebagai Desa Sadar Hukum. Di Jawa Tengah ada 43 desa/ kelurahan yang ditetapkan sebagai desa sadar hukum.

Desa tersebut adalah Desa Majatengah Kecamatan Kemangkon, Penaruban (Bukateja), Lamuk (Kejobong), Sempor Lor (Kaligondang), Manduraga (Kalimanah), Toyareja (Purbalingga), Pengalusan (Mrebet) dan Limbasari (Bobotsari).

Desa Siwarak (Karangreja), Kalijaran (Karanganyar), Sumampir (Rembang), Metenggeng (Bojongsari), Larangan (Pengadegan), Sanguwatang (Karangjambu) serta desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bambang Rantam Sariwanto berkata keberadaan desa sadar hukum ini menunjukan kesadaran hukum masyarakat kian membaik.

“Biasanya mendapatkan sesuatu akan lebih mudah, namun mepertahakannya jauh lebih susah. Saya berharap, yang sekarang ditetapkan dapat terus mempertahankan predikat sadar hukum yang berkembang di masyarakat,” kata Bambang Rantam.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko berharap masyarakat mampu menghormati nilai-nilai budaya lokal yang sejalan dengan hukum positif di Indonesia. “Budaya musyawarah, ono rembug dirembug saya kira itu baik sekali. Sehingga tidak semua permasalahan hukum harus berujung di pengadilan,” kata Heru.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Bambang Sumardiono menuturkan, penetapan desa/kelurahan sadar hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memberikan motifasi kepada desa/kelurahan yang telah melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

BANGKIT WISMO