Pawarta

Purbalingga Belum Bisa Atur Keberadaan Toko Modern

BRALING.COM, PURBALINGGA – Keberadaan toko modern di Kabupaten Purbalingga sudah menjadi bahasan di level masyarakat dan pemerintahan sedari lama. Bahkan, saat Heru Sudjatmoko masih Bupati Purbalingga, dia punya kebijakan untuk menahan penerbitan izin toko modern.

Sebagian kalangan memang menilai keberadaan toko modern tidak baik, sebab bisa mendesak eksistensi pasar tradisional. Sementara pihak lain menilai modernisasi toko bukan sesuatu yang bisa dihindari. Terlebih di era yang serba canggih dan tuntutan efisiensi masyarakat.

Hingga sekarang ini, Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak memiliki dasar aturan untuk mengatur keberadaan pasar modern. Kebijakan yang diambil masih sangat tergantung pada kebijaksanaan pimpinan SKPD maupun Bupati Purbalingga yang sedang menjabat.

Ini tidak lepas dari rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang masih saja tak selesai dibahas eksekutif dan legislatif. Padahal raperda ini, sudah diajukan sejak 2013.

“Tahun lalu jadi luncuran, tapi tahun ini tidak masuk prolegda, karena tidak memungkinkan untuk dibahas,” kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Purbalingga, Suharto kepada wartawan Selasa 22 Maret 2016.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut ketidaksiapan pemerintah kabupaten dalam menyiapkan kajian akademik terhadap raperda tersebut sebagai salah satu alasannya. Menurutnya, raperda tersebut seharusnya bisa secepatnya diundangkan menjadi perda bila pihak eksekutif segera memberikan hasil kajian akademik itu.

Sebab perda tersebut nantinya akan digunakan untuk mengatur keberadaan toko moderen yang pertumbuhannya cepat. “Toko moderen tidak hanya Alfamart dan Indomaret saja. Banyak toko-toko yang tata letak dan tata kelolanya persis sama dengan toko moderen tapi izinnya toko kelontong,” jelas dia.

“Perda itu nantinya juga menjadi payung hukum perlindungan terhadap para pedagang kecil,” imbuh Suharto. DPRD siap menyelesaikan raperda tersebut. Raperda ini bisa dimasukan ke prolegda perubahan nanti.

BANGKIT WISMO

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.