pgri purbalingga
Pawarta Pilihan

Begini Penanganan Jika Ada Guru yang Melanggar Kode Etik Saat Mengajar

BRALING.COM, PURBALINGGA – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sedang mempersiapkan optimalisasi fungsi Dewan Kehormantan Guru Indonesia (DKGI) guna mengatasi tingginya kasus guru yang dikriminalisasi.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Dr Unifah Rosyidi MPd mengatakan, DKGI yang berada di tingkat pusat maupun provinsi akan menjadi “penghakim” jika ada guru yang melanggar kode etik, sehingga guru tidak langsung diproses hukum.

“Mulai sekarang tidak boleh. Kami akan gencar sosialisasikan hal ini, dan membuat surat edaran dari PGRI pusat hingga ranting. Sebelum proses hukum, harus ditangani oleh DKGI dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI dulu,” kata dia.

PGRI akan menyosialisasikan kebijakan tersebut dengan jajaran Polri, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. “Ini kami lakukan agar guru tenang dan nyaman dalam bekerja,” ujar Unifah di Purbalingga.

Untuk mengawal kebijakan ini, PGRI sudah menandatangani naskah kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tentang perlindungan hukum bagi para guru. Penandatanganan itu dilakukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua Umum PGRI Unidah Rosyidi di Mabes Polri Jakarta, Kamis 20 April 2017.

Melalui perjanjian kerja sama itu, Polri akan melindungi profesi guru dari berbagai kasus yang selama ini kerap terjadi dan menimpa guru di Indonesia. Meski begitu, perlindungan hukum itu tidak berarti para guru menjadi kebal hukum.

Unifah menjelaskan, guru sebagai tulang punggung pendidikan perlu mendapat perlindungan hukum yang seimbang, sehingga tidak banyak kasus yang menjerat guru ke pengadilan akibat salah paham.

“Guru juga perlu diberi pemahaman tentang penanganan perkara bagi anggota yang terkena kasus hukum,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Purbalingga, Sarjono mengutarakan bahwa kasus pelanggaran kode etik guru di Purbalinga, yang berujung guru dilaporkan ke polisi, terus menurun. Jika pada tahun 2014 ada 14 kasus, tahun 2015 kosong, 2016 satu kasus, 2017 kosong, dan 2018 satu kasus.

“Ke depan, PGRI Purbalingga akan gencar memberikan penyuluhan hukum kepada para guru hingga pelosok, dan menyosialisasikan naskah kerja sama PGRI dengan Polri tentang perlindungan hukum bagi para guru,” kata Sarjono.

BANGKIT WISMO

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.