raperda purbalingga
Pawarta

Ini Tujuh Raperda Baru yang Disepakati DPRD Purbalingga

BRALING.COM, PURBALINGGA – DPRD Purbalingga menyepakati tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan Bupati Purbalingga. Kesepakatan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna, 31 Januari 2018.

Dalam keterangan pers Dinkominfo Purbalingga disebutkan tujuh raperda itu yakni Raperda tentang Bela Beli Purbalingga, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07/2012 tentang Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12/2013 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Raperda Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 09/2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah dan Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2016 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Pemilihan Kepala Desa.

Juru bicara Pansus I, Siti Syifa menyebutkan tiga draft raperda yang dibahas Pansus I tidak ada perubahan substansi maupun redaksional. “Kami menyarankan, terkait Raperda Bela-beli Purbalingga, agar dinas terkait untuk intens menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi UMKM Purbalingga sehingga kedepan tidak hanya jadi penonton, tetapi menjadi pemain utama dalam kegiatan usaha di Purbalingga,” kata Siti.

Juru bicara Pansus II, Agus Sulastomo menjelaskan ada beberapa raperda yang mengalami perubahan. Baik dari sisi konten maupun redaksional.

“Pansus II melakukan fasilitasi pada Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2016 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Pemilihan Kepala Desa yang mengalami beberapa perubahan, dan terkait ketiga Raperda tersebut, agar segera dipersiapkan regulasi terkait teknis pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya,” jelas Agus.

Sekretaris Daerah Wahyu Kontardi berkata, Pemda Purbalingga akan segera mensosialisasikan perda tersebut kepada masyarakat baik melalui kesempatan formal maupun informal. “Tentunya masing-masing anggota DPRD mensosialisasikan kepada konstituen di daerah pemilihan masing-masing,” kata Wahyu.

BANGKIT WISMO

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.