plt bupati tiwi
Pawarta

Ketika Plt Bupati Purbalingga Bicara Soal Smart City

BRALING.COM, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah bersiap menerapkan konsep smart city di Kota Perwira. Demi mewujudkan konsep tersebut, Pemkab Purbalingga telah menggandeng PT Telkomunikasi Indonesia Tbk.

“Sudah ada goodwill dari pemerintah agar bagaimana pemerintah daerah ini bisa lebih baik utamanya kaitannya dengan smart city,” kata Plt. Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, Kamis 28 Juni 2018.

Plt Bupati Tiwi berharap, Dinkominfo Purbalingga sebagai leading sector mampu membuat master plan yang optimal. Apalagi anggaran yang diajukan Dinkominfo Purbalingga untuk pembuatan masterplan juga sudah di acc.

“Di master plan itu saya ingin ada grand design, artinya tahun pertama kita melakukan apa, tahun kedua, ketiga dan seterusnya kita melakukan apa, agar tergambar di dalam grand design itu,” kata Tiwi.

Mengimplementasikan smart city bukan hal mudah. Terutamanya soal anggaran yang mahal. Pemkot Bandung saja butuh duit mencapai Rp 30 M. “Tapi saya yakin secara bertahap secara terencana, purbalingga akan mampu mengimplementasikan smart city ini,” kata Tiwi lagi.

Plt Bupati Tiwi menambahkan, konsep smart city yang diterapkan di Kota Braling berbeda dengan yang diterapkan di Bandung, Semarang ataupun kota lainnya. Ini karena adanya perbedaan masalah dan solusi yang dibutuhkan di tiap daerah.

“Jadi, harapan saya di master plan itu bisa mengakomodir apa yang menjadi permasalahan Pemkab selama ini dan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan pemkab selama ini bisa terakomodir dalama master plan itu sendiri,” ucap Tiwi.

Master plan juga diharapkan memperhatikan infrastruktur dan jaringan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Saat ini belum terintegrasi, nah saya ingin ke depan harus ada portal yang bisa mengintegrasikan ke semua OPD, portal itu adanya dimana, adanya di Dinkominfo,” kata Tiwi.

“Ketika saya butuh data kemiskinan saya tidak lari ke Bapelitbangda tapi ke Dinkominfo, ketika saya butuh data terkait anak usia sekolah tidak sekolah tidak perlu harus ke Dindikbud, kemudian permasalahan data terkait angka kematian ibu dan bayi, Dinkominfo juga harus bisa menyediakan,” jelas Tiwi.

BANGKIT WISMO

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.