Pileg Purbalingga
Pawarta

KPU Purbalingga Merilis Nama Bacaleg Tidak Memenuhi Syarat

BRALING.COM, PURBALINGGA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga telah merilis 39 orang bakal calon legislatif (bacaleg) anggota DPRD Purbalingga periode 2019-2024 yang Tidak Memenuhi Syarat alias TMS.

Ketua KPU PUrbalingga, Sri Wahyuni menyebutkan terdapat 531 orang bacaleg DPRD Purbalingga. Namun, kemudian ada yang masuk kategori TMS dengan berbagai faktor, di antaranya mengundurkan diri.

Ketua KPU Purbalingga, Sri Wahyuni mengatakan sekarang ini tinggal 492 bacaleg. Yang mana, ada ada bacaleg dari Partai Hanura, Golongan Karya dan Partai Berkarya yang mengundurkan diri.

“Untuk Partai Berkarya harus mengisi kembali bacalegnya dikarenakan yang mengundurkan diri berasal dari perempuan, sehingga untuk memenuhi 30 persen kuato perempuan harus dilakukan pengganti. Kalau tidak maka partai tersebut tidak bisa mengikuti pemilu di Dapil tersebut,” kata Sri Wahyuni pada wartawan, 14 Agustus 2018.

Sementara, bacaleg yang dinyatakan memenuhi syarat dimasukan dalam rancangan Daftar Caleg Sementara (DCS). Kemudian rancangan DCS diserahkan kepada partai politik untuk disinkronkan terkait dengan nama caleg, foto, nomor urut, alamat serta daerah pemilihan

KPU Purbalingga berharap masyarakat Kota Perwira berperan aktif terkait dengan keabsahan persyaratan bacaleg. Laporan disampaikan secara tertulis ke KPU Purbalingga atau melalui email kpu.purbalingga@gmail.com mulai 12-21 Agustus 2018. Dengan menyertakan identitas dan substansi yang ada beserta bukti pendukung jika ada.

Segala bentuk informasi masyarakat sangat membantu dalam penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD tahun 2019. “DCT bisa dilihat di kpu.purbalinggakab.go.id dan media cetak dan media online,” kata Yuni.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Purbalinga, Imam Nurhakim berkata, masyarakat dapat memberikan perhatian dan tanggapan terhadap DCS, yakni bisa langsung ke KPU Purbalingga atau Panwaslu Kabupaten Purbalingga.

DCS nantinya akan di berlangsung selama 7 hari, masyarakat bisa mencermatinya untuk bisa dilaporkan. “Kami juga akan membuka posko pengaduan terkait dengan DCS,” kata Imam Nurhakim.

BANGKIT WISMO

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.