dana desa purbalingga
Pawarta

Kelola Dana Desa Secara Transparan dan Tertib Administrasi

BRALING.COM, PURBALINGGA – Asisten Sekda Purbalingga Bidang Pemerintahan dan Kesra Agus Winarno, mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi mengenai pengelolaan dana desa.

Agus mengatakan hal tersebut ketika mewakili Plt Bupati Purbalingga di pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan sosialisasi Permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, 10 Oktober 2018 di Bale Apoeng.

Desa harus rutin mencatat setiap transaksi yang dilakukan sehingga pada saatnya dilaporkan tidak ada keterlambatan. Dia mewanti pekerjaan tentang administrasi jangan sampai menumpuk di akhir tahun karena pemerintah desa tidak disiplin.

“Kami imbau kepada Pemerintah Desa untuk rutin membuat laporan atau administrasi. Jangan ditunda sehingga menumpuk di akhir tahun,” kata Agus dalam sesi sambutan.

Agus juga mengingatkan bahwa pemerintah desa mendapat perhatian luar biasa dari pemerintah pusat khususnya dari kucuran dana yang tidak sedikit. Karena itu pemerintah desa harus mampu memberdayakan potensi di desanya.

Khususnya dalam hal pemberdayaan bagi pemuda sehingga arus urbanisasi bisa dibendung. “Pemuda Desa harus diberdayakan sehingga arus urbanisasi bisa dikurangi dan desa tersebut menjadi desa yang kuat,” kata dia.

Kasi Administrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Purbalingga, Sapto Wasono mengungkapkan bahwa jika di tahun 2018, alokasi Dana Desa mencapai Rp 60 Triliun, maka di tahun depan, alokasi Dana Desa menembus Rp 73 Triliun.

Sapto menjelaskan, tugas pokok dan fungsi perangkat desa di Permendagri no 20 tahun 2018 salah satunya mengenai Kaur Keuangan Desa yang total mengurusi keuangan desa sehingga jika di suatu desa masih ada Kaur Keuangan dan Bendehara Desa harus cepat menyesuaikan dengan aturan yang ada.

“Monggo silakan menyesuaikan dengan aturan yang ada. Jangan sampai tumpang tindih yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Sekdes, kades tidak boleh masuk ranah keuangan karena akan terjadi konflik kepentingan. Kalau Kaur Keuangannya belum ada atau kosong, tunjuk saja penjabat dari staf,” jelas Sapto.

Sementara itu, Ahli Hukum Pemkab Purbalingga Endang Yulianti memberikan materi tentang pendampingan hukum untuk desa. Pemkab Purbalingga siap memberikan saran agar desa tidak terjerumus pada penyimpangan pengelolaan keuangan desa.

BANGKIT WISMO

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.