Pawarta

Peraturan Desa Tidak Boleh Menyantumkan Sanksi Atas Pelanggaran?

BRALING.COM, PURBALINGGA – Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa Dinpermasdes Purbalingga, Budi Santosa mengingatkan kembali jika Peraturan Desa (Perdes) tidak boleh menampilkan dan mencantumkan sanksi ketika ada pelanggaran dari masyarakat.

Budi menjelaskan, hal itu karena sesuai tata urutan perundang-undangan di Indonesia, sangsi-sangsi atas pelanggaran aturan hanya berhenti pada Peraturan Daerah (Perda).

Budi Santoso kemudian memberi contoh tentang perdes di suatu desa yang mengatur jangka waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Maka tidak boleh memberikan sanksi apabila ada keterlambatan pembayaran PBB.

“Jika ada keterlambatan pembayaran PBB, biar itu urusannya Perda. Karena Perdes memang tidak diatur untuk memberikan sangsi-sangsi,” kata Budi seperti dikutip dari rilis Dinkominfo Purbalingga.

Selain itu, aparatur pemerintah desa juga harus sering mensosialisasikan peraturan yang ada di desa. Baik itu perdes, keputusan kepala desa ataupun peraturan lainnya. Karena ketika telah diundangkan, maka seluruh warga desa dianggap tahu.

“Jangan sampai terjadi seperti yang dulu-dulu. Ada orang menebang phpn mati untuk kayu bakar ternyata aturan melarang untuk menebang itu dan yang bersangkutan dijatuhi hukuman. Mungkin karena ketidaktahuan, tetapi di depan hukum selama orang jiwanya sehat ya dianggap tahu,” kata Budi.

Budi juga menambahkan tentang perlunya sinergitas antara desa satu dan desa lainnya untuk merumuskan bersama perdes serta aturan lain. Terutama untuk desa yang memiliki letak geografis yang berdekatan.

BANGKIT WISMO

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.