Pawarta

KPK Ajukan Tuntutan Hukum, Begini Respon Tasdi

BRALING.COM, SEMARANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Purbalingga nonaktif Tasdi dengan hukuman 8 tahun penjara subsider denda Rp 300 juta atau setara dengan enam bulan kurungan.

Dalam persidangan lanjutan tersebut, Jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta agar hak politik Tasdi dicabut, baik untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Tuntutan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang, 16 Januari 2019. Sidang itu dipimpin oleh hakim Antonius Widjantono

“Menyatakan terdakwa sah dan meyakinkan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primer, dan melakukan penerimaan gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan kedua,” kata jaksa penuntut umum pada KPK, Kresno Anto Wibowo.

Jaksa Kresno menyebut, Tasdi terbukti dalam dua pasal sekaligus. Yaitu pasal 12 huruf b UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tenang tindak pidana korupsi dan pasal 11 UU yang sama.

Tasdi menerima suap dari pengusaha Librata Nababan sebesar Rp 115 juta dari yang dijanjikan Rp 500 juta. Tasdi juga menerima suap dari sejumlah pihak, baik dari pengusaha yang ingin mendapatkan proyek di Purbalingga, ataupun bawahan terdakwa di Pemkab Purbalingga.

“Suap diberikan secara langsung dan tidak langsung. Suap langsung misalnya ketika terdakwa minta pengusaha untuk bantu acara wayangan,” ujar Kresno seperti dikutip dari Kompas.com.

Aturannya, semua bentuk pemberian kepada pejabat negara wajib dilaporkan ke KPK, maksimal 30 hari sejak diterima. Namun Tasdi tidak pernah sekalipun melaporkan penerimaan uang tersebut ke KPK. “Uang digunakan untuk kepentingan politik terdakwa dan disimpan di rumah dinas,” kata Kresno.

Sementara dalam kasus gratifikasi, Tasdi menerima sejumlah uang baik dari kolega, rekanan hingga anggota DPR. Salah satunya, gratifikasi dari Utut Adianto sebesar Rp 180 juta untuk membantu operasional pemenangan di Pilkada Jawa Tengah.

Namun uang pemberian dari Utut disimpan di rumah dinas bupati dan tidak dilaporkan ke bendahara partai. “Terdakwa menyebut uang sebagai upaya penanganan Ganjar Pranowo di Pilkada Jateng itu alasan tidak dapat diterima, karena saksi meringankan sesuai AD/ART partai, semua penerimaan wajib dicatatkan,” imbuhnya.

“Penerimaan uang dari Utut Adianto ternyata tidak diserahkan ke bendahara, tapi disimpan di rumah dinas. Itu merupakan bentuk gratifikasi, oleh karenanya dirampas untuk negara,” lanjut Kresno.

Mendapatkan tuntutan tersebut, Tasdi akan menyiapkan pledoi tersendiri, selain dari pihak penasehat hukum. “Ikuti saja pledoi besok,” kata Tasdi. Rencananya pembelaan akan dibacakan 23 Januari 2019 mendatang.

BANGKIT WISMO

Tebarkan braling
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *