BRALING.COM, PURBALINGGA – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Purbalingga menyebut ada 1.463 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Perwira yang masuk dalam kategori rawan.

“Ada beberapa kategori yang menyebabkan TPS masuk kategori rawan, yakni adanya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Adanya Daftar Pemilih Khusus (DPK). Dekat dengan rumah sakit, dekat perguruan tinggi dan dekat lembaga pendidikan,” jelas Komisioner Bawaslu Purbalingga Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Misrad.

TPS dikategorikan rawan juga adanya praktik pemberian uang atau barang di masa kampanye di TPS. Terrdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu suku, ras, agama dan golongan di sekitar TPS.

Petugas KPPS berkampenye di lokasi TPS. Selanjutnya TPS berada di lokasi posko tim kampanye dan caleg serta terdapat logistik pemungutan suara yang mengalami kerusakan.

Misrad mengatakan, jumlah TPS rawan tersebut merupakan hasil pemetaan Bawaslu, 6-11 April 2019 kemarin. Jumlah tersebut sekitar separuh dari total sebanyak 2.898 TPS di wilayah Purbalingga.

Untuk mengurangi terjadinya risiko yang tidak diinginkan, Bawaslu Purbalingga telah melakukan pencegahan terhadap potensi masalah hingga berkoordinasi dengan instansi terkait.

“Selebihnya tentu pengawasan yang intensif oleh jajaran pengawas Pemilu di beberapa TPS rawan tersebut,” kata Misrad kepada wartawan.

Di luar itu, Bawaslu Purbalingga juga sudah melakukan penertiban terhadap 8.093 Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Serentak 2019. Mulai dari baliho, spanduk, bendera, stiker, banner hingga poster.

Misrad berkata, sebelum dilakukan penertiban Bawaslu sudah bersurat kepada masing-masing parpol agar menertibkan sendiri APK dan Bahan Kampanyenya.

“APK dan Bahan Kampanye yang belum ditertibkan tersebut oleh jajaran Bawaslu Purbalingga bersama Satpol PP telah dilakukan penertiban serentak di semua wilayah,” kata Misrad.

“Jika penertiban dilakukan oleh Satpol PP Kecamatan dan Panwascam, APK dan Bahan kampanye disimpan di kecamatan masing-masing,” lanjut Misrad.

APK yang telah ditertibkan bisa diambil oleh peserta pemilu dengan datang secara langsung ke Sekretariat Panwascam masing-masing yang nantinya akan dibuatkan Berita Acara pengambilan APK.

Jika masyarakat menemui masih ada APK yang terpasang di wilayahnya bisa dilaporkan jajaran panwas yg terdekat, bisa Pengawas TPS, Panwas Desa/Kelurahan atau Panwascam.

Masyarakat yang ingin ikut membantu menertibkan APK, diharuskan untuk koordinasi dengan jajaran Panwas. “Sebagai antisipasi ketika ada Parpol atau Caleg yg menanyakan APK miliknya bisa diketahui keberadaannya atau posisinya,” kata Misrad.

BANGKIT WISMO