BRALING.COM, PURBALINGGA – Pemerintah desa bisa memanfaatkan dana desa untuk membangun infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di desanya.

Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga, drg Hanung Wikanto MPPM menyebut, lahirnya UU nomor 6/2014 tentang Desa memberikan peluang bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kesehatan menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Purbalingga. Pemanfaatan dana desa menjadi solusinya,” kata Hanung Wikantono.

Hanung mengatakan hal itu saat kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Kesehatan Desa/Kelurahan (FKD/FKK) di Purbasari Pancuran Mas, 24 April 2019.

Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk mendukung program Desa Mandiri Kesehatan (DMK). Kemudian, mengoptimalkan kinerja FKD/FKK, mengelola Pos Pembinaan Terpadu untuk Penyakit Tidak Menular (Pos Bindu) hingga melakukan sosialisasi tentang kesehatan keluarga.

Sapta Warsana, Kasi Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Purbalingga juga menyebut Dana Desa dimanfaatkan untuk mendukung sektor kesehatan. Salah satunya melalui program jambanisasi.

Sapta berkata, peruntukan ADD dan DD berbeda. DD hanya digunakan untuk kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang di dalamnya ada bidang kesehatan.

Menurutnya, permasalahan jambanisasi yang belum Open Defecation Free (ODF) bisa terselesaikan dengan DD. Tentang prosentase, Sapta menjelaskan tidak ada Batasan sejauh musyawarah desa membolehkannya.

Sebagai informasi, Dinas Kesehatan Purbalingga menyatat bahwa ada sekitar 139 dari 239 Desa di Purbalingga belum ODF. Karena itu, masalah jambanisasi juga jadi konsern Dinkes.

Sementara itu, Staf Bidang Promosi Kesehatan pada Dinkes Purbalingga, Heri menjelaskan, kegiatan Peningkatan Kapasitas FKD diikuti oleh 239 desa, dimana tiap desa mengirimkan Kepala Desa, BPD dan FKD.

Kegiatan berlangsung selama 4 hari dimulai tanggal 22-25 April. Kegiatan dilaksanakan dengan membawa narasumber dari Bapermasdes Purbalingga.

BANGKIT WISMO