BRALING.COM, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga segera menggelar verivikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke dalam sistem data elektronik.

Data ini bakal berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dan individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk KBP3A) Purbalingga, Raditya Widayaka menyatakan itu 27 September 2019 di Pendapa Dipakusuma.

Program ini dilaksanakan sebagai respon atas hasil monitoring dan masukan elemen masyarakat mengenai program bantuan sosial yang kerap ini tidak tepat sasaran.

“Ini disebabkan karena DTKS yang tersedia belum dilakukan pemutakhiran atau updating data. Sehingga, terjadi seseorang yang semestinya layak menerima bantuan, karena tidak masuk dalam DTKS,” kata Raditya.

Berdasarkan DTKS Kabupaten Purbalingga hingga Juli 2019, tercatat ada 136.131 rumah tangga atau 528.423 jiwa. Rumah tangga yang dikunjungi dalam DTKS kali ini adalah rumah tangga inclussion error maupun exclusion error.

Maksudnya, inclussion error yakni keluarga yang semestinya tidak masuk tetapi masuk DTKS. Sedangkan exclusion error yakni keluarga yang seharusnya masuk tetapi tidak masuk DTKS).

“Inclussion error dan exclusion error tentunya mereka yang dicari dan disepakati dalam musyawarah desa atau kelurahan untuk dikunjungi dan dilakukan home visit,” katanya.

Pendataan dilaksanakan pada Minggu ke-II Oktober hingga Minggu ke-II November 2019. Petugas Pengumpul Data memanfaatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Karangtaruna pada tiap desa atau kelurahan.

“DTKS nantinya dapat digunakan untuk ketepatan sasaran program Bansos seperti KIS, Rastra, PKH, Program Indonesia Pintar (PIP),” imbuh Raditya.

Baca Juga: Cek Sejumlah Proyek Infrastruktur, Ini Temuan Bupati Purbalingga

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, Imam Wahyudi berkata, masalah Inclussion error dan exclusion error akan diatasi secara bertahap. Penanganan masalah ini harus melibatkan berbagai pihak terkait yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG).

“Perlu saya tekankan, bahwa meskipun suatu rumah tangga dalam Musdes/ Muskel disepakati dinyatakan mampu, namun sesuai regulasi yang ada, tidak ada kebijakan mencoret rumah tangga yang sudah mampu,” jelas Imam.

“Rumah tangga yang sudah mampu tetap didata/dikunjungi. Setelah dilakukan pemeringkatan oleh Kementerian Sosial, maka rumah tangga ini secara otomatis akan naik peringkat kesejahteraannya. Bilamana telah masuk desil 4 plus, maka mereka tidak lagi berhak mendapatkan program bantuan sosial,” katanya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Purbalingga, Suprih Handayani berkata konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain, Kemiskinan Makro adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

“Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan,” kata Suprih.

BANGKIT WISMO