BRALING.COM, PURBALINGGA – Angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga kembali mengalami penurunan. Jik pada tahun 2018 kemarin di 15,62%, maka di angka kemiskinan di Purbalingga pada bulan Maret 2019 turun menjadi 15,05%.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Sentot Bangun Widoyono MA mengungkapkannya di Forum Group Discussion (FGD) Expose data Strategis Kabupaten Purbalingga, di OR Graha Adiguna, 5 Desember 2019.

“Indikator yang membanggakan, adalah ada penurunan pada tingkat kedalaman kemiskinan. Artinya sebenarnya mereka yang tadinya berada di kerak kemiskinan mulai terangkat meskipun belum sukses melewati batas garis kemiskinan,” kata Sentot.

Untuk mengukur kemiskinan makro, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk/keluarga yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Walau begitu, kata Sentot, Garis Kemiskinan sangat sulit bahkan hampir mustahil bisa diturunkan karena kenaikan harga/inflasi pasti selalu ada, sedangkan deflasi juga memiliki dampak yang tidak baik.

Sentot juga menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga yang masih dalam kategori sedang, yakni 68,41 pada tahun 2018. Dari beberapa komponen IPM, aspek capaian pendidikan di Purbalingga yang masih rendah.

Mulai dari Harapan Lama Sekolah yang hanya 11,94 tahun. Dimana angka itu masih di bawah Jawa Tengah maupun Nasional. Demikian juga dengan Rata-rata Lama Sekolah yang masih di angka 6,87 tahun.

“Saya menduganya mereka yang sudah sarjana tidak mau kerja di Purbalingga. Karena rata-rata lama sekolah yang kita hitung yakni yang rata-ratanya umur 25 tahun ke atas,” jelas Sentot.

“Jadi yang perlu kita pikirkan, apa upayanya supaya orang bisa bekerja bertahan di negeri sendiri, kampung halaman,” kata Sentot menambahkan.

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menyebut, ketersediaan data valid merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan suatu daerah. Kebijakan pemerintah juga dibuat mendasari dari data.

“Oleh karenannya data yang akurat dan valid memiliki peran yang setrategis dalam merumuskan kebijakan pemrintah agar tepat sasaran. Capaian kinerja pemerintah juga begitu,” katanya.

“Kami di pemerintahan juga sedang berupaya keras agar angka kemiskinan turun. Pemerintah memiliki target ke depan angka kemiskinan di Purbalingga bisa menjadi satu digit,” katanya.

Tahun 2020, BPS juga akan menyelenggarakan hajat besar berupa Sensus Penduduk. Bupati meminta kepada Pimpinan OPD untuk sosialisasikan masyarakat luas untuk mensukseskan sensus ini.

Metode sensus kali ini juga akan menggunakan berbagai kombinasi metode, baik tradisional, kombinasi dan berbasis registrasi.