BRALING.COM, PURBALINGGA – Purbalingga tidak hanya bersiap untuk menggelar Pilkada Serentak di September 2020 mendatang, namun juga segera menggelar Pilkades Serentak di sembilan desa.

Sembilan desa tersebut yakni Desa Karangmiri, Palumutan dan Muntang di Kecamatan Kemangkon, Desa Kalitinggar Kidul di Kecamatan Padamara, dan Desa Banjaran di Kecamatan Bojongsari.

Kemudian Desa Lumpang dan Maribaya di Kecamatan Karanganyar, Desa Mangunnegara di Kecamatan Mrebet serta Desa Pangempon di Kecamatan Kejobong.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga, Imam Wahyudi mengatakan Kades di sembilan desa tersebut telah habis masa tugasnya sejak Desember 2019 kemarin. “Sehingga di Maret mendatang akan diadakan Pilkades,” kata Imam.

Imam meminta Pemerintah Kecamatan dan BPD yang akan melaksanakan Pilkades serta dari aparat TNI dan Polri untuk mempersiapkan diri secara maksimal sesuai tugasnya masing-masing.

“Persiapkan dengan baik termasuk membentuk panitia pelaksana dan harus diberi pengertian serta sosialiasi bahwasannya semua harus berjalan dengan aturan jangan sampai menabrak aturan di atasnya seperti Perda maupun Perbup,” ujarnya.

Pemkab Purbalingga fokus dalam minimalisasi konflik karena Pilkades. Pemkab Purbalingga mewanti agar penyelenggara Pilkades atau pihak yang berwenang untuk memantau aktivitas di media sosial yang rawan memicu konflik.

“Apabila konflik memang terjadi, pihak berwenang harus sigap mengatasinya agar tidak berlarut-larut,” kata Imam, 7 Januari 2020 kemarin.

Sementara itu, Ketua DPRD Purbalingga, Bambang Irawan menekankan agar panitia pelaksana Pilkdes mewajibkan setiap calon kepala desa untuk membuat visi misi yang jelas.

Menurutnya, baik tidaknya sebuah Desa untuk beberapa tahun ke depan akan sangat ditentukan dari visi misi calon Kepala Desa dan masyarakat harus terus memantau pelaksanaannya bila terpilih nanti.

“Visi misi yang berkualitas ini penting. Visi misi inilah yang akan menentukan arah sebuah Desa ke depan dan masyarakat pun harus ikut memantau,” kata Bambang.

“Leadership serta mental yang bagus harus dimiliki kades. Jangan sampai karena mental yang bobrok itu akhirnya menginap di hotel prodeo. Setiap kebijakan Kades harus berprinsip pada kesejahteraan masyarakat,” kata Bambang Irawan.