BRALING.COM, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga bergerak cepat di tahun 2020 ini. Salah satunya ditandai dengan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020.

Bupati Purbalingga menyerahkan dokumen tersebut kepada Kepala SKPD Di Lingkungan Pemkab Purbalingga di Operation Room Graha Adiguna, 2 Januari 2020.

Penyerahan DPA SKPD diharapkan tidak sekedar seremonial, tapi menjadi langkah awal dan komitmen jajaran pemerintah agar bagaimana ke depan dapat membangun Purbalingga agar lebih baik.

“Walaupun hari ini merupakan awal tahun dan biasanya awal tahun kita leyeh-leyeh, akan tetapi tidak ada leyeh leyeh, jadi sekarang kita semua harus action, harus segera berlari untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Purbalingga,” kata Bupati Dyah Hayuning Pratiwi.

“Jadi penyerahan DPA diawal tahun ini tidak ada artinya ketika setelah hari ini tidak ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran OPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga,” kata Tiwi.

“Jadi setelah penyerahan DPA ini, para pimpinan SKPD harus menindaklanjuti kegiatan-kegiatan apa yang sudah masuk dalam APBD 2020.” Tiwi menegaskan.

Tiwi menyebut kalau tahun 2020 banyak kegiatan-kegiatan prioritas yang strategis, oleh karena itu OPD yang memiliki kegiatan-kegiatan pembangunan konstruksi untuk dapat dicermati waktu yang ada.

“Kemarin itu salah satu penyebabnya dokumen perencanaan, masalah DED yang terlambat dari konsultan, termasuk penyesuaian sistem di LPSE. Sehingga kegiatan lelang menjadi terkendala. Inilah yang menjadi kendala sehingga kegiatan-kegiatan kita tahun kemarin mundur,” jelas Tiwi.

Karena itu, Tiwi berharap kegiatan yang membutuhkan lelang, dapat segera ditindaklanjuti pada bulan Februari-Maret, untuk mulai lelang.

Sejumlah kegiatan prioritas di tahun 2020, seperti penyelesaian GOR In Door, penyelesaian alun-alun, gedung DPRD, pembangunan jembatan Lamuk, jembatan Wirasana-Kalikajar, pembangunan Pasar Badog dan kegiatan LPJU.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Subeno mengatakan, terhitung mulai 2021, anggarannya menggunakan sistem pengelolaan keuangan negara sudah bebasis SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

SIPD ini harus diberlakukan mulai tahun 2021 untuk 270 kabupaten kota dan provinsi, terutama adalah kabupaten kota provinsi yang melaksanakan pilkada di tahun 2020.

“SIPD ini memang agak ribet di awal, pasalnya kode rekening saja kalau di print atau cetak ada 2353 halaman. Kode rekening ini tidak saja di kegiatan, tetapi sampai sub-kegiatan. Aplikasi lain seperti SIMDA dan SIMRAL tidak terpakai lagi,” jelas Subeno.