BRALING.COM, PURBALINGGA – Gong pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga di tahun 2020 ini sudah berbunyi. Badan Ad Hoc Pelaksana Pemilu pun mulai dibentuk.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah dibentuk secara bertahap, dimulai dari level kecamatan.

Komisioner KPU Purbalingga Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Andri Supriyanto berharap Pemkab aktif menyokong proses sosialisasi pembentukan PPK dan PPS.

“Mohon dukungan juga untuk disampaikan kepada para Kepala Desa untuk menyediakan ruang sekretariat PPS dan personil yang ditugaskan,” kata Andri.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purbalingga, Imam Nurhakim meminta pembentukan PPK dan PPS bisa dilaksanakan sesuai Peraturan KPU No 16/2019.

“Yang penting juga soal keterbukaan informasi pendaftaran yang mudah dijangkau dan diakses publik,” kata Imam Nur Hakim, pertengahan Januari 2020 ini.

“Kita harap informasi itu tidak hanya sampai pada pihak-pihak tertentu yang itu itu saja. Tetapi lebih luas,” lanjut Imam Nur Hakim.

Pemkab Purbalingga berkomitmen menyokong penyelenggaraan Pilkada Purbalingga 2020 di September 2020. Dari aspek anggaran, Pemkab Purbalingga sudah mengalokasikan dana Rp 42 M dalam bentuk hibah ke KPU, Bawaslu hingga Polres.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda, Agus Winarno meminta para camat untuk mendukung dan menyukseskan tahapan tersebut. “Salah satu dukungan yang diberikan yakni dukungan berupa penyediaan personel dan sarana ruangan untuk sekretariat PPK dan Panwascam diwilayahnya masing-masing,” kata Agus.

Agus juga berharap pemerintah kecamatan dan desa untuk mendorong paritipasi calon pemilih dalam Pilkada Purbalingga 2020 demi terwujudnya kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.