BRALING.COM, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga bertemu dengan sejumlah pengusaha di Kota Perwira. Kedua pihak ini membahas soal Perjanjian Kerja Bersama hingga penataan kawasan industri.

Pada pertemuan itu, Pemkab Purbalingga meminta perusahaan di Purbalingga segera membuat Perjanjian Kerja Bersama dan lembaga kerja bersama alias bepartit.

Dalam catatan Dinas Tenaga Kerja Purbalingga, dari 411 perusahaan di Kabupaten Purbalingga, baru 115 yang memiliki peraturan perusahaan dan baru 24 yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Kepala Dinas Tenaga Kerja Purbalingga, Edy Suryono berkata, ketika perusahaan sudah memiliki PKB, maka perusahaan tersebut tidak perlu adanya peraturan perusahaan.

Edy Suryono mengemukakan itu ketika membuka Silaturahmi Apindo dan Forum Human Resources Development (Forum HRD) di Oproom Graha Adiguna, 14 Februari 2020. Bupati Purbalingga juga hadir dalam acara itu.

“Termasuk 92 perusahaan yang semestinya sudah memiliki lembaga kerjabersama atau bepartit. Ini berlaku bagi perusahaan yang memiliki tenaga kerja lebih dari 50 orang,” kata Edy.

Dalam forum tersebut, Edy juga menyinggung tentang penerapan Upah Minimal Kabupaten (UMK) di perusahaan. Penerapannya sudah ada 98% yang menerapkan UMK 2019.

“Di tahun 2020 ini 100% perusahaan di Purbalingga sudah menerapkan UMK tahun 2020 yang nilainya sebesar Rp. 1.940.800,” kata Edy berharap.

Perwakilan Apindo Purbalingga, Rocky Junjungan mengapresiasi pemerintah Kabupaten Purbalingga yang selama ini selalu membantu perusahaan ketika ada permasalahan dengan tenaga kerja.

“Kami di sini hanya meminta situasi kerja yang kondusif, harmonis sehingga kami bisa tenang bekerja, kami bisa tenang untuk memenuhi order-order dari buyer kami, yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja,” kata Rocky.

Direktur PT Sentral Sarana Pancing, Muhammad Yusuf menyampaikan tentang sulitnya mencari lahan di Purbalingga. Padahal, perusahaannya sedang mengembangkan kerjasama dengan investor asing untuk pengembangan produk baru.

Usulan lokasi di Desa Kebutuh dan Kedungbenda, kurang menguntungkan bagi bisnisnya. “Lokasinya kami anggap belum “seksi” untuk membuat perusahaan disitu. Akhirnya perusahaan baru dibangun di belakang perusahaan saya,” katanya.

Bupati Dyah Hayuning Pratiwi berkata, penataan kawasan berdasarkan RTRW terbaru ditarget beres pada April 2020 mendatang. Ia berharap penataan kawasan yang baru mampu menjawab kebutuhan industri.

Kemudian, mengenai perijinan yakni OSS yang error, Bupati Tiwi menyebut OSS ini masih dalam taraf ujicoba. Pemkab Purbalingga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat mengenai masalah teknis ini.