BRALING.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo yang hendak memberikan kelonggaran pembayaran cicilan serta penurunan bungan untuk kredit baru.

“OJK mendukung upaya pemerintah dalam memperlakukan sektor riil ini bisa diberikan ruang gerak yang lebih leluasa,” kata Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam keterangan pers OJK di situsnya.

“Kita berikan ruang gerak kepada pengusaha ini agar bisa bertahan jangan sampai ambruk dan menimbulkan lay off, sehingga pada akhirnya bermasalah lebih berat lagi,” kata Wimboh Santoso.

Mulanya, OJK hanya menyiapkan kebijakan stimulus bagi industri perbankan nasional. Namun, akhirnya OJK menyiapkan pula kebijakan stimulus perekonomian di sektor industri keuangan non bank, dengan melonggarkan ketentuan kewajiban pembayaran di perusahaan pembiayaan.

“Kami perluas bukan hanya kredit perbankan tetapi juga ke lembaga pembiayaan atau leasing company. Tujuannya agar sektor usaha masih tetap berjalan dari dampak penyebaran Covid 19 ini,” kata Wimboh Santoso. Kebijakan ini juga sudah tentu mencakup UMKM.

Kebijakan ini diambil karena OJK menilai pandemi corona akan berdampak pada menurunnya kinerja dan kapasitas debitur, sehingga bisa meningkatkan risiko kredit, yang pada ujungnya akan mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan.

Untuk industri perbankan, OJK sudah menerbitkan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 pada 19 Maret 2020.

“Dengan terbitnya POJK ini maka pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana dalam keterangan persnya.

“Perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dan segera menerapkan POJK stimulus dimaksud,” lanjut Heru menjelaskan.

Melalui kebijakan stimulus ini, diharapkan, Perbankan memiliki pergerakan yang lebih luas sehingga pembentukan kredit macet dapat terkendali dan memudahkan memberikan kredit baru kepada debiturnya.

Rencana relaksasi kebijakan di perusahaan pembiayaan antara lain:

  1. Penundaan pembayaran untuk pembiayaan yang berkaitan dengan skema chanelling dan joint financing yang berkaitan dengan perbankan
  2. Metode executing antara perusahaan pembiayaan yang mendapat kredit dari perbankan, akan dilakukan dengan mekanisme restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK No.11/POJK.03/2020.

Sementara, kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:

  1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d Rp10 miliar
  2. Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit.

Relaksasi pengaturan ini berlaku untuk debitur Non-UMKM dan UMKM, dan akan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan. Mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sudah memastikan adanya kelonggaran cicilan kendaraan. Terutama bagi tukang ojek, sopir, hingga nelayan. “Saya kira ini juga perlu disampaikan ke mereka tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran atau relaksasi selama 1 tahun,” kata Jokowi.

Kebijakan tersebut juga menyasar pelaku UMKM. Jokowi berkata, pelaku UMKM yang memiliki kredit di bawah Rp 10 miliar juga akan diberikan kelonggaran yang sama.

“OJK akan memberikan kelonggaran relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah RP 10 miliar baik kredit perbankan maupun industri keuangan nonbank akan diberikan penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga,” kata Jokowi lagi.