BRALING.COM, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga sudah memastikan bahwa ASN dan Non-ASN di lingkungan Pemkab Purbalingga bakal bekerja dari rumah. Lalu, bagaimana dengan pelayanan publik?

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) tentan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja ASN/Non ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan Pemkab Purbalingga.

Surat edaran ini merupakan tindak lanjut SE Menpan RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang cenderung semakin meluas.

“Kepala OPD harus memastikan terdapat paling sedikit dua level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugas di kantor, agar penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat tidak terhambat,” kata Sekretaris Daerah Purbalingga, Wahyu Kontardi.

Pelaksanaan tugas dari rumah berlaku efektif pada periode 23-29 Maret 2020. Kebijakan ini akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Ketentuan kerja dari rumah atau work from home tidak berlaku untuk unit kerja di bidang layanan kesehatan. Mulai dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, laboratorium Kesehatan, Penyuluh Kesehatan dan BPBD.

Tujuannya, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan lancar. “ASN/Non ASN yang bekerja dari rumah harus selalu mengaktifkan alat komunikasinya dan selalu siap apabila dibutuhkan (on call),” kata Wahyu.

Namun, bagi ASN/Non ASN yang berusia 50 tahun ke atas, hamil atau menyusui serta ASN/Non ASN yang memiliki riwayat penyakit kanker, darah tinggi, gangguan jantung, gangguan ginjal, asma, TBC, pernafasan dan diabetes mendapat keringanan untuk melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing-masing.

“ASN/Non ASN yang tidak termasuk dalam ketentuan tersebut sekurang-kurangnya dalam setiap OPD hadir 30% dari jumlah keseluruhan,” kata Sekda Purbalingga dalam surat edarannya.

Pelaksanaan tugas dari rumah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang meliputi email, whatsapp, teleconference, dan aplikasi lain.

Pemkab Purbalingga juga mengharuskan ASN/Non ASN mengirimkan lokasi yang bersangkutan di waktu pagi dan siang hari melalui share lokasi atau aplikasi lain yang serupa dan dikirimkan kepada atasannya.

Selama jam kerja harus berada di rumah untuk melaksanakan tugas sesuai tugas dan arahan atasan langsung kecuali dalam keadaan mendesak terkait ketersediaan pangan, kesehatan, keselamatan diri dan keluarga harus melaporkan kepada atasannya langsung.

Selain itu, semua ASN dan Non-ASN akan mendapatkan surat tugas berkaitan waktu dan listing tugas dari pimpinan dan dalam keadaan mendesak dapat dipanggil kembali ke kantor.

“Bagi seluruh ASN/Non ASN yang tetap harus melaksanakan tugas di kantor agar tidak melakukan kegiatan/rapat yang bersifat mengumpulkan orang,” kata Wahyu.

Pemkab Purbalingga juga mengingatkan pentingnya penggunaan masker dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ketika kerja di luar kantor. Serta memastikan ketersediaan sarana cuci tangan berupa sabun atau hand sanitizer di lingkungan unit kerja.

“Menunda kegiatan dinas luar kota/luar negeri, membatasi pertemuan dengan tamu dari luar lingkungan OPD yang bersangkutan dan menunda penerimaan kunjungan dari luar daerah atau luar negeri kecuali terkait koordinasi pencegahan Covid-19 atas seizin Bupati,” tuturnya.

Apabila saat melakukan tugas di kantor, ASN/Non ASN mengalami gejala flu, demam, rasa lelah, nyeri otot, batuk kering, diare atau mual sebaiknya segera pulang ke rumah dengan seizin atasan langsung.

“Kepala OPD bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terkait ketentuan SE ini pada masing-masing unit organisasi di bawahnya,” kata Wahyu.