BRALING.COM, JAKARTA – Penyelengaraan Pemilihan Umum Serentak di tahun 2020 dipastikan ditunda. Keputusan tersebut tidak lepas dari kondisi penyebaran wabah Corona Virus Disease atau Covid-19 yang belum juga mereda.

Keputusan menunda penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 tersebut disepakati bersama oleh Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam keterangan persnya, KPU RI sebenarnya telah tiga pilihan skenario penundaan Pemilihan 2020 di dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR RI, 30 Maret 2020 kemarin. Pertama, penundaan pemungutan suara dilakukan hingga dengan 9 Desember 2020 atau disesuaikan selama tiga bulan. Asumsinya, tahapan pemilu bisa dilanjutkan setelah 29 Mei 2020.

Ketua, penundaan hingga 17 Maret 2021, artinya ada penundaan selama enam bulan. Serta, ketiga ialah penundaaan hingga 29 September 2021 atau penundaan selama 12 bulan.

“Pada prinsipnya semua pihak (Komisi II,  Mendagri, Bawaslu, dan DKPP) setuju Pemilihan Serentak 2020 ditunda. Namun belum sampai pada kesimpulan kapan ditundanya. Masih muncul beberapa pendapat yang berbeda,” ungkap Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi.

Pramono berkata, pada pertemuan tersebut antara pembuat UU dengan penyelenggara mulai mengerucut pada kesepakatan bahwa Pemilihan Serentak 2020 tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2020 ini.

Untuk kepastian putusan waktu pelaksanaan atau durasi penundaan, masih akan dibahas kembali oleh KPU RI, Pemerintah Pusat, dan DPR, pada pertemuan berikutnya. 

Pramono menambahkan, rapat tersebut juga sudah menyepakati perlunya menerbitkan payung hukum berupa Perppu untuk menunda Pemilihan 2020,  diluar bulan September sebagaimana yang sebelumnya sudah disebutkan didalam UU 10 Tahun 2016.

Perppu menjadi pilihan tepat mengingat mengubah UU sudah sulit untuk dilakukan di tengah pandemi virus corona. “Sebab memerlukan rapat-rapat pembahasan oleh Komisi II DPR secara intensif. Padahal ada aturan social distancing,” tambah Pramono.

Hal lain yang disepakati pada pertemuan tersebut yakni menyepakati anggaran pemilihan yang belum terpakai bisa direalokasikan oleh pemda masing-masing untuk penyelesaian penanganan pandemi Covid-19. “Semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus lebih didahulukan dibanding kontestasi politik,” tutup Pramono.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 Ditunda, Dana Pilkada Bisa Untuk Tangani Covid-19 di Purbalingga foto mendagri tito karnavian
Dokumentasi Kemendagri RI

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian sudah mengeluarkan surat bernomor 141/2577/SJ. Isinya tentang Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Surat itu ditujukan kepada  Bupati/Walikota di Indonesia.

Surat dikeluarkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, tertanggal 15 Maret 2020, terkait penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) dan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di lndonesia yang diperpanjang dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020.

Dalam keterangan pers Kemendagri, Mendagri menyebutkan bahwa perlunya menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak maupun Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) sampai dengan dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia oleh pihak yang berwenang.

Penundaan yang dilakukan tersebut, lanjut Mendagri Tito, tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Seperti diketahui, sejumlah tahapan Pilkada Serentak 2020 sudah dilakukan di berbagai daerah. Termasuk juga di Kabupaten Purbalingga.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga sudah menyiapkan dana di APBD 2020 hingga Rp 45 miliar guna membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Purbalingga 2020, yang bakal digelar September 2020 mendatang.