BRALING.COM, PURBALINGGA – Penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) di Kabupaten Purbalingga sudah mulai dilakukan. Bupati Purbalingga melakukan penyaluran simbolis di Kantor Pos Purbalingga, 11 Mei 2020.

Nominal Bansos Tunai yakni senilai Rp 600 ribu/KK perbulan. Bantuan dari Kemensos ini akan disalurkan selama tiga bulan dalam bentuk uang.

Penyaluran Bansos Tunai dari Kementrian Sosial bakal dilakukan melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Setelah Bansos Tunai cair, rencananya, segera mengalir bantuan dari pemerintah yang terkait dampak Covid-19.

“Kulo nggih seneng banget kalih bapak-kalih ibu, kulo diparingi arto saking ibu-saking bapak, kulo tembe mawon niki tampi bantuan saking bapak-saking ibu,” kata Suwarti, pedagang peyek yang merupakan warga RT 01 RW 01 Kelurahan Purbalingga Kulon, Kecamatan Purbalingga.

Tri Marwati yang bekerja di PT Boyang juga mengaku bersyukur dengan penyaluran Bansos Tunai tersebut. Apalagi, sejak pandemi Covid-19, PT Boyang Industrial menerapkan kebijakan libur bergantian.

“Masuknya dua hari, terus libur dua hari, tentu akan berpengaruh terhadap gaji. Ini kebetulan sekali bantuan ini bisa untuk meringankan biaya hidup.” Kata Tri Marwata seperti dikutip dari rilis Dinkominfo Purbalingga.

Sebanyak 93 warga Kelurahan Purbalingga Kulon. Sementara penerima Bansos Tunai sebanyak 157 KK di Kelurahan Purbalingga Wetan dan 70 KK di Kelurahan Purbalingga Lor. Pendistribusian bagi warga di tiga kelurahan itu dilaksanakan di Kantor Pos Purbalingga.

“Yang tahap pertama sudah cair sebanyak 4600 penerima dan tahap kedua sejumlah 22.000 penerima saat ini dananya  sudah ada di kantor pos, sehingga nanti tinggal kita koordinasi dengan kantor pos, dan akan segera cair,” kata Bupati Dyah Hayuning Pratiwi.

“Setelah ini akan dicairkan bantuan pusat yang lain, perluasan sembako, termasuk bantuan-bantuan dari provinsi, kabupaten dan Dana Desa. Saya berharap bantuan ini bisa bermanfaat dan tepat sasaran, sehingga benar-benar membantu masyarakat yang terdampak Covid-19,” lanjut Bupati Tiwi.

Kepala kantor Pos Purbalingga, Suryo Adi Nugroho menyebutkan, Kantor Pos Purbalingga menyalurkan Bansos Tunai bagi 22.266 KK di Kabupaten Purbalingga. Bansos Tunai akan disalurkan dalam 10 hari kedepan.

Berkaitan dengan penyaluran Bansos Tunai ke desa-desa, PT Pos Indonesia bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten yang telah diberi daftar data penerima sesuai dari Kementrian Sosial. Data tersebut akan dibagikan ke desa-desa.

“Kami sudah kirim softcopy ke Dinsos yang akan dibagikan lagi softcopynya ke tiap-tiap desa. Berharap pembayaran ini dapat mengikuti protokol penanganan korona dan tepat sasaran serta bermanfaat,” kata Suryo Adi.

warga miskin purbalingga  Bansos Tunai Mulai Disalurkan di Purbalingga, Bantuan Lainnya Segera Menyusul IMG 9381 1024x683

Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah menyiapkan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Paket bantuan JPS ini sudah siap tinggal didistribusikan, namun sampai sekarang terkendala masalah data penerima yang belum rampung.

Nominal JPS Kabupaten Rp 200 ribu per KK per bulan dalam bentuk sembako. Jumlah paket yang telah disiapkan melalui program JPS Kabupaten sebanyak 36.350 paket. Setiap paket berisi enam komoditas, diantaranya beras 10 kg, mie instan, kecap, kerupuk udang, minyak goreng dan telur.

“Saat ini barangnya sudah ready, akan tetapi kita masih menunggu data dari pemerintah desa supaya tidak terjadi duplikasi. Jadi nanti data yang tidak ter-cover oleh bantuan pusat, provinsi dan BLT Dana Desa, diharapkan mendapat bantuan dari JPS Kabupaten,” kata Bupati Tiwi.

Rencananya, Kabupaten Purbalingga bakal mendapatkan bantuan berupa BPNT dari Pemerintah Pusat besarnya Rp 200 ribu, Bansos Tunai dari Kemensos sebesar Rp 600 ribu, JPS Provinsi, BLT Dana Desa senilai Rp 600 ribu/KK/bulan serta JPS Kabupaten sebesar Rp 200 ribu /kk/bulan.

Pemkab Purbalingga memastikan bantuan dicairkan maksimal dicairkan pada pertengahan Mei 2020. “Akan segera didistribusikan, jadi ada yang sudah berupa BST untuk tahap bertama dan kami secara terus menerus berkoordinasi dengan provinsi agar segera didistribusikan,” kata Tiwi.