BRALING.COM, PURBALINGGA –  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purbalingga Thun 2019.

Ini merupakan kali keempat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK berpredikat WTP. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali menyerahkan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2019 secara virtual, 18 Mei 2020. Purbalingga menerima penyerahan itu bersama dua kabupaten lainnya.

“Hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan, kami BPK Perwakilan Jawa Tengah menyimpulkan opini atas laporan keuangan Kabupaten Purbalingga, Kudus dan Wonogiri adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Ayub Amali.

Penyerahan LHP dari BPK dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 Kabupaten Purbalingga dilakukan oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dan Ketua DPRD Purbalingga Bambang Irawan.

Baca Juga: Demi Membantu Warga Terdampak Covid-19 di Purbalingga, Penghimpunan Dana ZIS Pemkab Diajukan

Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah berkata, pemeriksaan LKPD Tahun 2019 tetap dilakukan meskipun BPK sedang menerapkan kebijakan bekerja dari rumah.

Hal ini dilakukan demi menuntaskan aturan dimana BPK punya waktu dua bulan untuk menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan laporannya kepada lembaga legislatif dan pimpinan daerah.

“Yang biasanya bisa langsung melakukan konfirmasi dan pengecekan fisik di lapangan, terpaksa dirubah dengan minta tolong dengan pejabat di inspektorat dan lini terkait untuk membantu.” kata Ayub.

Baca Juga: Bansos Tunai Mulai Disalurkan di Purbalingga, Bantuan Lainnya Segera Menyusul

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi memberikan apresiasi kepada BPK, utamanya tim pemeriksan LKPD yang melakukan pemeriksaan dengan mengedepankan protokol penanganan Covid-19.

“Tim pemeriksa BPK bahkan melakukan pemeriksaan jarak jauh, akan tetapi seluruh pemeriksaan dilakukan dan berjalan dengan baik dan lancar,” kata Bupati Tiwi.

“Kami menyadari betul, masih banyak hal-hal yang perlu kami perbaiki, perlu kami tindaklanjuti, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi ke depan dalam rangka kesejahteraan masyarakat,” imbuh Tiwi.