BRALING.COM, PURBALINGGA – Kemenkumham memberikan kesempatan 45 narapidana yang berasal dari Purbalingga di Badan Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Purwokerto untuk mengikuti asimilasi dan integrasi.

Keputusan tersebut diambil dengan mengacu Peramenkum HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga, Imam Wahyudi berkata, para narapidana tersebut telah memenuhi syarat diantaranya berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani setengah masa pidana.

Napidana yang mengikuti program asimilasi dan integrasi merupakan narapidana yang melakukan tindak pidana umum dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. “Asimilasi narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas,” kata Imam Wahyudi, 8 Mei 2020.

Imam menambahkan, Asimilasi berarti Napi yang bersangkutan masih menjalani hukuman, minimal setengah dari hukuman yang dijatuhkan dan sudah mengikuti asesmen yang dilaksanakan oleh BAPAS.

”Jadi napi korupsi, terorisme, pembunuhan, narkotika tidak bisa masuk dalam asimilasi. Latar belakang asimilasi dan integrasi karena adanya dampak Covid 19, sehingga harus social and physical distancing,” kata Imam Wahyudi.

Atas pembebasan dan pengeluaran ini, Pemkab Purbalingga dengan Bapas Kelas II Purwokerto juga sudah melakukan pembahasan mengenai penanggulangan dampak sosial dari program asmilasi narapidana.

Kepala Bapas bertanggungjawab terhadap pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Narapidana yang ikut asimilasi dan integrasi tetap di dikenakan wajib lapor secara online karena masih menjadi klien Bapas.

Kepala Desa dan PemerintahKecamatan juga diminta untuk dapat memantau dan melaporkan kondisi orang yang menjalani asmilisasi. Saat ini juga diusulkan kepada Bupati Purbalingga untuk dapat diberikan bantuan sembilan bahan pokok dengan harapan untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi.