BRALING.COM, PURBALINGGA – Komisi ASN merespon temuan Bawaslu Purbalingga mengenai dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga. Bawaslu Purbalingga melaporkan 28 ASN ke Komisi ASN.

Bawaslu Purbalingga menerima tembusan surat rekomendasi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga, 2 Juni 2020.

Rekomendasi berisi serangkaian permintaan agar Bupati Purbalingga sebagai penjabat pembina kepegawaian mengambil tindakan terhadap 28 ASN tersebut.

Ada dua perkara yang terpisah pada rekomendasi ini. Dua perkara itu antara lain kehadiran tiga pejabat pada deklarasi relawan Belati dan video dukungan 25 ASN di Kecamatan Bukateja. Pada dua perkara ini, 28 ASN yang diproses mendukung bakal calon Bupati Purbalingga petahana.

Pada perkara pertama, Komisi ASN menyatakan tiga orang pejabat yang hadir pada deklarasi relawan Belati melanggar aturan netralitas ASN.

Mereka di antaranya Widiyono yang menjabat Kepala Inspektorat PurbaIingga dan Edhy Suryono yang menjabat Kepala Disnaker Purbalingga dan Suparno yang merupakan Camat Padamara.

Tiga ASN itu terbukti melanggar aturan netralitas ASN karena hadir dan berkumpul pada kegiatan deklarasi tim relawan bakal calon Bupati Purbalingga.

Karena kegiatan ini mengarah pada dukungan terhadap bakal calon Bupati Purbalingga, maka ketiganya juga dianggap tidak netral.

Pada acara deklarasi ini, tiga pejabat tersebut berfoto dengan bakal calon Wakil Bupati Purbalingga Sudono. Dalam foto itu, mereka tampak memakai kaos seragam.

“Terhadap tiga orang ASN, dalam rekomendasinya Komisi ASN menyatakan bahwa berdasarkan hasil kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 03/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 dan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan penelusuran data serta informasi oleh Komisi ASN, maka terbukti bahwa tiga ASN tersebut telah melakukan perbuatan melanggar netralitas ASN,” tulis Bawaslu Purbalingga dalam keterangan yang diumumkan di situs resmi mereka.

Sementara, pada perkara kedua, Komisi ASN juga menyatakan 25 ASN melanggar netralitas ASN. Mereka ada di dalam video yel-yel yang menjurus pada dukungan terhadap bakal calon Bupati Purbalingga.

Menurut rilis Bawaslu, video itu dibuat saat rapat rutin K3S bulanan. Pada video itu, mereka mengenakan seragam pramuka dan baju batik lengkap dengan emblem nama di dada serta tanda pengenal.

Video tersebut beredar di sosial media Facebook serta mendapatkan komentar negatif dari masyarakat.

Rekomendasi Komisi ASN didasarkan pada hasil kajian dugaan pelanggaran nomor 04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 tanggal 19 Mei 2020. Komisi ASN mengkaji bukti-bukti dan data serta informasi hasil kajian Bawaslu PurbaIingga yang dikirimkan pada 15 Mei 2020 dan 19 Mei 2020.

Komisi ASN merekomendasikan Bupati Purbalingga selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjalankan sejumlah rekomendasi.

Rekomendasi itu di antaranya menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan terbuka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil terhadap 3 ASN dan 25 ASN yang melanggar netralitas ASN.

Bupati juga diminta mengambil tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik apabila dalam pemeriksaan terdapat bukti-bukti pelanggaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi berikutnya, Bupati Purbalingga diminta mengawasi dan mengimbau ASN di Kabupaten Purbalingga untuk menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan politik.

ASN diminta menghindari keberpihakan dan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Terakhir, bupati direkomendasikan memberi tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi ASN meminta Pejabat Pembina Kepegawaian segera menjalankan rekomendasi dan melaporkan kepada Komisi ASN dalam waktu paling lambat 14 hari sejak rekomendasi diterima.

Apabila tidak ada tindak lanjut dari rekomendasi ini, maka data pelanggaran ASN akan dimasukan ke dalam Aplikasi Detikdispen dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Yang mana, data pelanggaran tersebut akan menjadi catatan rekam jejak yang akan menjadi pertimbangan dalam pengembangan karir ASN tersebut.

Untuk memastikan tindak lanjut terhadap sanksi ASN dan pengaruhnya terhadap pengembangan karir yang bersangkutan, Komisi ASN bersama BKN akan memantau dan mengevaluasi proses mutasi, promosi, dan pengembangan kompetensi ASN yang dimaksud.

Jika rekomendasi tak dijalankan, Komisi ASN bisa merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.