BRALING.COM, PURBALINGGA – Sebanyak 25 Aparatur Sipil Negara (ASN) Purbalingga mengadukan Bawaslu Purbalingga kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).

Langkah ini diambil setelah Bawaslu Purbalingga memproses dugaan pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu Purbalingga telah melaporkan hasil pemeriksaan ke Komisi ASN dan Komisi ASN sudah menurunkan rekomendasi ke Bupati Purbalingga.

Sebelumnya Bawaslu mengklarifikasi 25 ASN itu karena terlibat video yel-yel dukungan untuk bakal calon bupati. Video ini tersebar di media sosial dan menjadi bahan perbincangan warganet.

Endang Yulianti dari kantor hukum Endang Yuianti and Associates, kuasa hukum 25 ASN itu menilai Bawaslu Purbalingga melanggar sederet aturan dalam menangani perkara yang menjerat kliennya.

Pertama, Bawasu dianggap melanggar Peraturan Bawaslu No 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Aturan tersebut mengharuskan penanganan temuan maupun laporan memenuhi syarat materiil dan formil. Menurut Endang, secara materiil perkara ini tidak cukup bukti.

Selain video yel-yel, Bawaslu diklaim tidak memiliki bukti yang lain. Sementara keterangan ASN yang diperiksa tidak bisa dijadikan barang bukti karena tidak ada berita acara yang menyebut mereka sebagai saksi. Berita acara yang ditandatangani 25 ASN itu hanya menyebut mereka sebagai terperiksa.

Secara formil, Bawaslu disebut banyak melakukan kesalahan dalam menuliskan nama dan alamat terperiksa. Dalam proses hukum, kesalahan penulisan identitas bisa memengaruhi jalannya perkara. “Bahkan pada panggilan pertama keliru semua,” kata dia.

Endang juga mengklaim Bawaslu melanggar Peraturan Bawaslu No 6 tahun2018 tentang Pengawasan netralitas ASN, TNI, dan Polri.
Ketika video dibuat awal tahun ini, belum ada calon maupun bakal calon bupati.

Dengan demikian, menurut Endang video yel-yel itu tidak bisa dianggap sebagai kampanye dan tidak ada pelanggaran netralitas oleh 25 ASN yang ia bela.

Ketiga, Bawaslu dinilai tidak adil dalam menangani perkara pelanggaran netralitas ASN ini. Sebab, ada satu orang yang bukan berstatus ASN namun ikut diklarifikasi dan dilaporkan ke Komisi ASN.

Orang ini memang berstatus ASN ketika yel-yel dibuat. Namun saat temuan video itu diproses, ia telah pensiun sehingga menurut Endang tidak bisa diproses.

Selain itu, ada lima orang yang terlibat dalam video itu namun tidak dilaporkan dan direkomendasikan ke Komisi ASN. Karena itu, Endang menyebut Bawaslu tebang pilih dalam penanganan perkara ini.

“Ada juga satu orang yang tidak ikut dalam video tetapi dia dilaporkan dan direkomendasikan melanggar netralitas,” ujar dia.

Dengan sederet pelanggaran itu, Endang menyimpulkan Bawaslu Purbalingga melanggar kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilu yang diatur Peraturan DKPP RI No 2 tahun 2017. “Melanggar prinsip integritas, profesionalisme,” tuturnya.

Koordinator Divisi Hukum, Data Informasi, dan Humas Bawaslu Purbalingga, Joko Prabowo, tidak berkomentar ketika dikonfirmasi. Ia hanya mengirimkan rilis terkait perkara pelanggaran netralitas ASN.

Selebihnya, ia meminta agar menghubungi Ketua Bawaslu, Imam Nurhakim. Namun Imam tidak membalas ketika dihubungi.

Pada kasus yang sama sebelumnya, Imam menjelaskan ASN merupakan objek pengawasan Bawaslu. Karena itu, video yel-yel dukungan ASN kepada Dyah Hayuning Pratiwi menjadi materi kajian dan perlu diklarifikasi.

Ia menilai video dukungan itu dilakukan dalam konteks Pilkada Purbalingga. Sehingga Bawaslu menduga ada pelanggaran netralitas ASN dalam video itu.

Hal ini terkonfirmasi setelah Komisi ASN menyatakan 25 orang ASN dalam video yel-yel itu melanggar aturan netralitas ASN. Keputusan Komisi ASN ini tertuang pada tembusan surat rekomendasi yang diterima Bawaslu Selasa (2/6).

Komisi ASN meminta Bupati Purbalingga sebagai pejabat pembina kepegawaian agar menjalankan sejumlah rekomendasi yang diturunkan.

Rekomendasi itu antara lain menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan terbuka terhadap 25 ASN yang melanggar aturan netralitas ASN.

Dalam surat Komisi ASN, bupati diminta menjalankan rekomendasi dalam kurun waktu 14 hari sejak rekomendasi diterima. Jika rekomendasi tidak dijalankan, Komisi ASN bisa merekomendasikan ke Presiden agar menjatuhkan sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang.