BRALING.COM, JAKARTA – Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan para kandidat Pilkada Serentak 2020 menggelar konser musik di tengah pandemi virus corona dalam rangka kampanye, menuai pertentangan.

Kebijakan KPU itu yang mengizinkan gelaran konser musik pada masa kampanye Pilkada mengacu pada pasal 63 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2020.

Dikutip dari CNN Indonesia, Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi berkata, aturan itu sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Dengan demikian, lanjut Dewa, PKPU hanya mengikuti aturan tersebut. Karenanya, KPU tidak bisa asal mengubah dan meniadakannya.

Baca: Dokumen Pendaftaran & Bebas Covid-19 Sudah Beres, KPU Purbalingga Segera Tetapkan Calon Bupati & Wabup Purbalingga

Sebagai informasi, Pasal 63 PKPU Nomor 10 Tahun 2020 mengatur tujuh jenis kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis kegiatan itu ialah rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai dan perlombaan.

Kemudian, kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau melalui Media Daring.

Namun, KPU akan menegaskan izin penyelenggaraan konser, bazzar ataupun rapat umum tetap harus ada penyesuaian dengan kondisi pandemi Covid-19 di wilayah.

KPU juga mendorong pada kandidat untuk tidak fokus pada kampanye tatap muka secara langsung. Akan tetapi juga lebih memilih melakukan kampanye dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada Pasal 63 Ayat 2 PKPU No. 10 tahun 2020 diatur bahwa maksimal peserta kampanye rapat umum di tempat terbuka adalah 100 orang. Setiap peserta juga wajib menjaga jarak minimal 1 meter.

Baca: Sah! Daftar Pemilih Sementara Pilkada Purbalingga 2020 Sudah Resmi Ditetapkan

Deputi I Sistem dan Strategi BNPB Bernardus Wisnu Widjaja pun merespon kebijakan KPU tersebut dengan menyemaskan konser musik yang dapat menimbulkan kerumunan massa sehingga rentan terjadi penularan virus corona.

“Masih membolehkan konser musik dan perlombaan di pasal 63 (PKPU Nomor 10 Tahun 2020). Ini mungkin juga harus diperhatikan karena ada pengumpulan massa dan ada arak-arakan, perlu diantisipasi,” kata Wisnu.

Tidak hanya itu, Wisnu juga menyoroti agenda debat kandidat dan kampanye rapat umum. KPU memperbolehkan kehadiran 50 orang pendukung di agenda debat dan kehadiran 100 orang di rapat umum.

“Ini tugas kita bersama jadi kita harus kolaborasi menyukseskan keputusan politik yang sudah dibuat,”  kata Wisnu.

Sebaiknya Jangan Ada Konser.

Sementara itu, secara terpisah, Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin malah langsung meminta KPU untuk membatalkan aturan soal izin konser musik saat kampanye Pilkada Serentak 2020.

Kasus penularan Covid-19 di Indonesia masih tinggi, sehingga seharusnya masyarakat didorong untuk tidak berkumpul demi mencegah penularan.

“Walaupun pentas seni dalam PKPU diberi ruang sebagai kegiatan lain dari metode kampanye, dalam penerapannya dapat diatur lebih lanjut bahkan ditangguhkan demi menjaga keselamatan jiwa,” kata Zulfikar dikutip dari CNN Indonesia.

Sebagai informasi, Indonesia akan menggelar Pilkada Serentak 2020, meski pandemi Covid-19 masih meliputi negeri. Sebanyak 105.852.716 orang di 270 daerah berpotensi menjadi pemilih di Pilkada Serentak.

Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang turut menggelar Pilkada di 9 Desember 2020 mendatang.

Pilkada Purbalingga pada 9 Desember 2020, rencananya bakal diikuti 374.316 pemilih laki-laki dan 370.112 pemilih perempuan.

Dengan begitu sudah ada 744.428 calon pemilih yang masuk DPS Pilkada Purbalingga. Mereka akan disebar di 2.129 Tempat Pemungutan Suara (TPS).