BRALING.COM, PURBALINGGA – Badan Pusat Statistik atau BPS Purbalingga memberikan perlindungan terhadap 721 petugas sensus penduduk Tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga.

BPS Purbalingga memberikan perlindungan terhadap petugas sensus tersebut dengan mendaftarkan mereka dalam BPJS Ketenagakerjaan. Khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian.

Ini bukan kali pertama BPS Purbalingga mendaftarkan petugas sensus di Kota Perwira dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPS Purbalingga, Supri Handayani berkata bahwa pada tahun 2019 kemarin, BPS Purbalingga sudah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dalam kepesertaan petugas sensus di program BPJS Ketenagakerjaan.

Bahkan pada tahun 2019, lanjut Supri Handayani, ada salah satu petugas sensus di Kabupaten Purbalingga yang meninggal dunia karena sakit sehingga ahli warisnya mendapatkan santunan sebesar Rp 24 juta dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Dengan demikian kami yakin untuk melindungi tenaga kerja serta mitra kami ke BPJS Ketenagakerjaan,” kata Supri Handayani.

Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan serta Penyerahan Kartu Kepesertaan secara Simbolis kepada Petugas Sensus Penduduk Tahun 2020 di Rumah Makan Nony Purbalingga, belum lama ini.

Baca: Jangan Sampai Lupa! Cek Daftar Nama di DPS Pilkada Purbalingga 2020

Supri Handayani berharap dengan keikutsertaan petugas sensus dalam BPJS Ketenagakerjaan, para petugas bisa bekerja dengan tenang. Sebab, sudah memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan begitu, BPS Purbalingga bisa semakin yakin bahwa target Sensus Penduduk tahun 2020 dapat terselesaikan tepat waktu.

Tidak hanya itu, “petugas sensus pun nantinya dapat menghasilkan data kependudukan yang tepat dan berkualitas,” Supri Handayani menambahkan.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purbalingga, Mabrur Ari Wuryanto memberikan apresiasi yang besar terhadap upaya BPS Purbalingga yang secara sukarela mendaftarkan petugas sensus sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Mabrur Ari menjelaskan, jangka waktu kepesertaan petugas sensus selama kegiatan sensus berlangsung atau kurang lebih satu bulan. Yang mana, dengan iuran senilai Rp 10.480 tersebut dibebankan dari anggaran BPS Purbalingga.

“Apabila nanti kepesertaannya ingin berlanjut bisa diteruskan secara mandiri dengan program Bukan Penerima Upah (BPU),” kata Mabrur menjelaskan.

Memberikan Banyak Manfaat

Mabrur menambahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Purbalingga berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Apalagi saat ini manfaat dari program yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan sudah naik dibandingkan tahun sebelumnya.

“Seperti halnya santunan jaminan kematian yang sebelumnya Rp 24 juta kini naik menjadi Rp 42 juta dengan perhitungan iuran yang sama,” jelas Mabrur.

“Kami berharap seluruh pekerja dapat merasakan manfaat maksimal sebagai bentuk hadirnya negara dalam menjamin kesejahteraan pekerja,” jelasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Dinnaker) Purbalingga, Edhy Suryono juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya BPS Purbalingga memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada petugas sensus.

Hal ini sesuai dengan amanah Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional yang manfaatnya sangat baik untuk menciptakan rasa aman dalam bekerja.

“Program ini merupakan hak setiap tenaga kerja baik formal maupun informal apalagi petugas sensus penduduk notabene adalah pejuang garda terdepan dalam melakukan pemutakhiran data kependudukan Indonesia,” kata Edhy Suryono.

Baca: Dorong Pertumbuhan Bisnis UMKM, Pemkab Purbalingga Jalin Kerjasama dengan Pertamina

Sebagai tambahan informasi, BPS telah memberikan penghargaan terhadap Pemkab Purbalingga karena warga Kota Perwira aktif dalam sensus penduduk online. Sensus daring ini digelar Februari – Mei 2020.

BPS Purbalingga mematok target 20% penduduk di Kota Perwira memanfaatkan sensus penduduk online ini. Namun, ternyata sebanyak 244 ribu atau 26% dari total penduduk di Kota Braling ini telah mengisi sensus penduduk online.

Pencapaian dalam rate sensus penduduk online tersebut membuat Kabupaten Purbalingga menduduki 10 besar di Jawa Tengah. Yang mana, respon rate Jawa Tengah tertinggi di Indonesia.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga untuk bersama-sama mensukseskan Sensus Penduduk Lanjutan bulan September 2020,” kata Bupati Dyah Hayuning pratiwi ketika menerima penghargaan dari BPS Purbalingga, Agustus 2020 kemarin.

“Berikan jawaban yang akurat, jujur, karena data kependudukan yang akurat dan terpercaya dibutuhkan dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan pemerintah,” kata Bupati Tiwi.