BRALING.COM, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2021 sekaligus dokumen rancangan peraturan daerah (raperda) kepada DPRD Purbalingga.

Penyerahan dokumen dalam acara yang digelar secara marathon tersebut dilaksanakan melalui Rapat Paripurna DPRD Purbalingga di Ruang Rapat DPRD, 5 Oktober 2020.

Selain menggelar rapat di gedung DPRD, rapat paripurna juga bisa disaksikan secara virtual melalui video converence serta live instagram.

Tiga raperda yang disampaikan Pjs Bupati Purbalingga, Sarwa Pramana yakni Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Raperda Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Raperda Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purbalingga.

Baca: Kenapa Perumda Puspahastama Melirik Bisnis Kopi Purbalingga?

Sebagai informasi, Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular tidak masuk dalam perencanaan program pembentukan peraturan daerah  atau Propemperda tahun 2020.

Namun, ketika memberikan penjelasan di dalam rapat, Pjs Bupati Purbalingga menyebut raperda tersebut sudah mendesak untuk segera dibahas.

“Disusunnya raperda ini dalam rangka menjaga, melindungi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya melindungi dari ancaman wabah Covid-19,” kata Sarwa Pramana.

“Karenanya diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang terprogram, terencana, dan berkesinambungan dalam penanggulangan penyebaran penyakit menular yang cenderung meningkat,” kata Sarwa Pramana menambahkan.

Pengajuan raperda di luar propemperda ataupun prolegda tidak melanggar ketentuan. UU No 12/2011 Jo Pasal 16 Ayat 5 Permendagri No 80 tahun 2015 bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan raperda di luar prolegda dengan pertimbangan untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam.

Baca: Pesan Gubernur Jawa Tengah kepada Pjs Bupati Purbalingga

Mengenai Raperda Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Raperda Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purbalingga, Sarwa Pramana menjelaskan dua raperda tersebut diperlukan untuk menyesuaikan peraturan yang ada di atasnya.

Peraturan baru tersebut, “di antaranya PP nomor 12 tahun 2019, PP nomor 58 tahun 2010, dan Permendagri nomor 3 tahun 2019 tentang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah,” kata Sarwa Pramana.

Pendekatan Prioritas Anggaran Daerah.

Sementara mengenai KUA PPAS Tahun Anggaran 2021, Sarwa Pramana mengungkapkan bahwa proses dan substansi dalam KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 ini sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor.

Pertama, Sarwa menjelaskan, belum membaiknya pandemi Covid-19 dan belum ditemukannya vaksin Covid-19. Hal itu berpengaruh pada kesiagaan dan kesiapan dana daerah.

Terutama, alokasi dana cadangan dalam menghadapi bencana sosial yang muncul karena dampak Covid-19. Maka itu, dibutuhkan pendekatan penganggaran kegiatan yang berlandaskan pada pendekatan protokol kesehatan.

“Kedua, turunnya besaran alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan utamanya pendapatan yang bersifat earmark,” kata Sarwa Pramana.

Menurut Sarwa Pramana, hal tersebut mengakibatkan “menurunnya kemampuan keuangan riil yang dikelola pemerintah daerah pada tahun 2021,” kata Sarwa Pramana menjelaskan di rapat paripurna.